Soal Raqan BRA, Ini Komentar Mendagri

BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak mempermasalahkan Rancangan Qanun (Raqan) Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang sedang dibahas DPR Aceh. Asal, kata Mendagri, Raqan itu sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA.

“Pada prinsipnya pemerintah pusat mengakui aturan baku di Aceh. MoU dan UUPA. Ada hal-hal yang jadi (kewenangan pusat-red) dan hal-hal yang diatur dalam MoU, tidak masalah,” kata Tjahjo Kumolo menjawab portalsatu di Warkop 3 In 1, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015.

“Itu (Raqan BRA-red) kita hargai dan kita hormati. Itu aja persoalannya, simple. Dengan kekhususannya, dengan MoU Helsinki, beberapan Perda (qanun-red) yang menjadi kewenangan DPRD (DPRA-red) saya kira tidak ada masalah,” ujarnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Pj. Gubernur Kalimantan Selatan, Tarmizi A. Karim, terlihat ngopi bareng di Warung Kopi 3 In 1, Banda Aceh, Kamis, siang.

Kedatangan kedua pejabat negara ini membuat sejumlah warga yang sedang berada di Warkop itu terkejut. [] (mal)