Soal Qanun Wali Nanggroe, Mendagri: Itu Panjang Ceritanya

BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo enggan berkomentar banyak soal status Qanun Wali Nanggroe yang kini tak ada kejelasan di tingkat pemerintah pusat.

Hal ini diungkapkan Mendagri dalam wawancara dengan portalsatu.com di 3 in 1 Coffee, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015 siang.

“Itu panjang ceritanya,” kata Tjahjo Kumolo.

“Tunggu saja ending ceritanya ya,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah pusat pada prinsipnya menghargai kekhususan Aceh yang tercantum dalam UUPA dan MoU Helsinki. Bahkan, kata Mendagri, ‘kitab sucinya’ Aceh adalah MoU Helsinki.

“Kitab sucinya Aceh kan, MoU Helsinki,” kata Tjahjo Kumolo.

“Pada prinsipnya pemerintah pusat mengakui aturan baku di Aceh. MoU dan UUPA. Ada hal-hal yang jadi (kewenangan pusat-red) dan hal-hal yang diatur dalam MoU, tidak masalah,” kata Tjahjo Kumolo. [] (mal)