Home Politik DPRA Desak Pemerintah Aceh Segera Siapkan APBA Perubahan 2015

DPRA Desak Pemerintah Aceh Segera Siapkan APBA Perubahan 2015

32
0

BANDA ACEH – Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan, yang juga salah satu pimpinan Badan Anggaran (Banggar), meminta Pemerintah Aceh untuk secepatnya menyerahkan draf KUA-PPAS RAPBA-P (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Aceh – Perubahan) 2015.

“Permintaaan ini mengingat waktu pembahasan yang sudah semakin sempit,” kata Irwan Djohan kepada portalsatu.com, Jumat, 7 Agustus 2015. ‎

Menurutnya, kalau tidak secepatnya bisa terjadi seperti APBA murni 2015 yang dibahas dengan tidak menyeluruh.

“Memang bisa saja APBA-P dibahas dalam waktu singkat menjadi sebuah qanun, tapi akibatnya juga buruk pada pembangunan yang belum tentu bisa direalisasikan, seperti nasib APBA murni 2015 yang di banyak SKPA hanya terserap sangat minim,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai perwakilan dari rakyat Aceh, DPR Aceh tidak menginginkan kejadian pembahasan APBA murni 2015 yang lalu terulang lagi untuk APBA-P 2015 dan APBA murni 2016.

“Saat itu karena waktu yang sangat sempit akibat kondisi internal DPRA periode baru, maka APBA murni 2015 hanya dibahas dalam hitungan minggu saja, sehingga banyak program yang tidak sempat dibahas secara mendalam, baik di komisi-komisi maupun di Banggar DPRA,” ujarnya..

Katanya, DPRA tidak mau pembahasan APBA-P 2015 hanya dibuat asal-asalan dan dalam waktu 24 jam. DPRA menginginkan pembahasan yang sungguh-sungguh supaya hasilnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat Aceh.

“Ini juga untuk mendukung kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat,” katanya.

Sejak usai cuti bersama Idul Fitri, DPRA langsung melakukan rapat-rapat untuk menentukan jadwal setiap pembahasan yang akan dilakukan. Rapat itu juga menentukan agenda pembahasan KUA-PPAS untuk APBA 2016.

“Untuk itu Banggar DPRA meminta Pemerintah Aceh agar secepatnya menyerahkan draf KUA-PPAS Perubahan 2015, tanpa harus menunggu Qanun Pertanggungjawaban Kepala Daerah 2014,” kata politisi Partai NasDem tersebut.‎

Sedangkan untuk KUA-PPAS 2016, Irwan Djohan menambahkan memang harus terlebih dahulu menyelesaikan Qanun Pertanggungjawaban Kepala Daerah 2014. “Karena Silpa-nya diketahui pada qanun tersebut,” ujarnya.

Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) diharapkan bersedia untuk bekerja cepat. Memang akan melelahkan, tapi harus karena wajib dan penting. Semestinya di akhir bulan Agustus ini pembahasan APBA Perubahan 2015 sudah tuntas. “Sehingga masih ada waktu empat bulan untuk melaksanakannya,” ujarnya. [] (mal)