PKK Aceh Diminta Sukseskan Implementasi Undang-Undang Desa

KETUA Tim Penggerak Pembinaan Kesejateraan Keluarga (PKK) Aceh, Hj Niazah A Hamid berharap PKK Kabupaten/kota di Aceh dapat mengambil peran strategis dalam menyukseskan implementasi Undang-Undang tentang Desa yang mulai diberlakukan tahun depan. Peran strategis itu mencakup aspek demokrasi, transparansi, pembangunan fisik dan sebagainya.

“Tapi semua aspek itu tidak akan tercapai manakala tidak adanya upaya peningkatan kapasitas di tingkat keluarga. Karena itulah, Tim Penggerak PKK di seluruh Aceh sudah selayaknya memahami apa dan bagaimana implementasi Undang-Undang Desa ditinjau dari aspek kesejahteraan keluarga,” kata Niazah A Hamid, pada Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Aceh, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Selasa 14 Oktober 2014.

Rapat konsultasi ini digelar, kata Niazah, untuk membahas persoalan yang  terjadi di lingkungan keluarga masyarakat Aceh.

Melalui pertemuan ini, pihaknya berharap lahir sejumlah rekomendasi terkait langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan.

Hadir dalam kesempatan itu antara lain, Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi, Para Ketua dan pengurus Tim penggerak PKK Kabupaten/kota se-Aceh, Kepala Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota se- Aceh, Perwakilan Perbankan, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Niazah A Hamid berharap, tugas-tugas yang rancang PKK bisa berjalan seiring dengan program kesejahteraan yang dilaksanakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota.

“Jika kita menjalankan program ini secara simultan, Insya Allah hasilnya akan lebih efektif dan berdaya guna,” ujarnya.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply