Pimpinan Aceh Bentuk Tim Khusus Tangani Penambangan Ilegal

Pemerintah Aceh akan membentuk tim khusus atau taksforce untuk menangani penambangan emas ilegal. Hal ini mencuat dalam pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang tampilan potensi daerah Kantor Gubernur Aceh, Jumat, 19 September 2014.

“Perlu dilakukan sosisalisasi secara intensif kepada masyarakat terhadap pemberian pemahaman bahaya mercury dan sianida serta jenis lainnya,” ujar Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Murthalamuddin, mengutip hasil pertemuan Forkopimda melalui siaran persnya kepada ATJEHPOST.CO.

Pertemuan tersebut juga merekomendasikan adanya langkah-langkah pemberdayaan masyarakat eks penambang emas tanpa izin, melalui penyediaan lapangan usaha baru kepada masyarakat. Selain itu, MPU dan pemuka agama serta pemuka adat juga direkomendasikan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap bahaya mercury, sianida dan potassium.

Sementara pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdapat penambangan tanpa izin juga diminta mendata masyarakat serta pengusaha yang terlibat penambangan ilegal. Terutama di Pidie dan Aceh Jaya.

Forkopimda juga mengingatkan pemerintah daerah yang wilayahnya terdapat potensi tambang emas untuk melakukan proteksi terhadap penambangan tanpa izin, melalui penataan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepada kepala SKPA terkait, Forkopimda meminta agar dilakukan langkah-langkah teknis untuk pencegahan meluasnya pencemaran lingkungan akibat penambangan tanpa izin.

Pemerintah Aceh juga akan meneliti secara menyeluruh dampak pencemaran lingkungan akibat penambangan tanpa izin. Sementara Polda Aceh beserta jajarannya akan menindak Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) secara rutin dengan mengikutsertakan instansi terkait, termasuk PPNS.

Kepada SKPA terkait, forum tersebut mengingatkan untuk terus melakukan langkah-langkah teknis dalam rangka menindaklanjuti kesimpulan rapat ini. “Hal ini demi masa depan Aceh yang lebih baik.”[]

  • Uncategorized

Leave a Reply