Persoalan Belanja Pegawai Jadi Persoalan Serius di Aceh

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh diminta segera meninjau ulang alokasi belanja pegawai, termasuk para pegawai honorer dan kontrak. Hal ini dianggap penting dalam melakukan reformasi pengelolaan keuangan daerah ini.

Koordinator Jaringan Peduli Anggaran (JPA) Aceh Roys Vahlevi mengutip data yang dirilis oleh PECAPP, mengatakan jumlah gaji pegawai pada tahun 2010 terhitung sebesar 7 persen (Rp 6,1 trilliun-red) dari keseluruhan PDRB Aceh.

"Angka tersebut jauh lebih besar dari tingkat nasional yang hanya terhitung sebesar 2,7 persen. Ini juga menunjukkan begitu tergantungnya perekonomian Aceh terhadap belanja pemerintah,” kata Roys Vahlevi yang juga Sekjen Forum LSM Aceh, Jumat 28 Desember 2012.

Sementara itu, Manager Program dan Evaluasi Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Abdullah Abdul Muthaleb mengatakan, merujuk pada hasil analisis Bank Dunia tentang penggunaan dana Otsus dalam kurun waktu terakhir ini, semestinya menjadi catatan penting bagi pemerintah Aceh.

Kajian ini, katanya, menunjukkan bahwa terdapat 54 persen paket pekerjaan bernilai di bawah Rp100 juta. Kemudian 26,5 persen hasil pekerjaan proyek Otonomi Khusus (Otsus) belum berfungsi pada tahun 2011.

“Proyek yang nilainya di bawah Rp100 juta, tidak punya daya ungkit dan menyelesaikan masalah,” katanya. [bna]

  • Uncategorized

Leave a Reply