Persoalan Banjir Jadi Tugas Utama Pemkab Aceh Utara

LHOKSEUMAWE – Muhammad Thaib selaku Bupati Aceh Utara periode 2012-2017 mengatakan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara akan memfokuskan persoalan banjir yang melanda tiga kecamatan dalam kabupaten setempat menjadi agenda kerjanya yang paling utama.

"Terkait persoalan banjir, pihaknya akan segera mengirimkan bantuan serta mencari upaya-upaya terbaik dalam mengatasi permasalahan itu," kata dia.

Muhammad Thaib yang kerap disapa dengan Cek Mad mengatakan, hingga sekarang persoalan banjir yang melanda tiga kecamatan, yakni Kecamatan Matang Kuli, Kecamatan Pirak Timu dan Kecamatan Lhoksukon seharusnya bukan menjadi persoalan Pemerintah Daerah saja.

"Hingga sekarang persoalan banjir yang melanda tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Matang Kuli, Kecamatan Pirak Timu dan Kecamatan Lhoksukon, seharusnya bukan menjadi persoalan pemerintah daerah saja, akan tetapi juga menjadi persoalan pemerintah pusat baik ditingkat satu hingga presiden," ujar dia.

Kata dia, banjir yang melanda tiga kecamatan itu sudah menjadi persoalan lama di Aceh Utara. Luapan Krueng Kerto tidak dapat diatasi dengan minimnya sumber dana belanja daerah, bahkan menurut Bupati, terdapat persoalan pembebasan lahan yang mengganggu proses penanggulangan bencana daerah itu. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) meminta pembebasan tanah yang berdekatan dengan sungai itu seharga 350.000 per meter.

“Persoalan banjir ini seharusnya sudah diatasi dengan APBA dan APBN bukan lagi skup pemerintah daerah, bahkan terdapat persoalan pembebasan lahan di dekat sungai itu. NJOP meminta Rp.350.000 per meter untuk tanah yang harus dibebaskan," ujar dia.

Kata dia, tanah yang diperkirakan sekitar dua hektar itu akan memakan dana 450 juta rupiah untuk pembebasannya.

"Namun pembebasan tersebut terkendala karena sang pemilik di Banda Aceh tidak mau melakukan negosiasi," kata dia.

Upaya lain, tambah Bupati, selain menempuh langkah negosiasi dengan pemilik tanah juga mengupayakan agar proses penanggulangan banjir bisa dilakukan.

"Kami akan melakukan koordinasi dengan para Muspida plus untuk menentukan langkah bagaimana masyarakat di beberapa desa dalam kecamatan itu bisa terhidar dari bencana alam banjir tahunan tersebut. Saya berharap agar masyarakat diseluruh Kabupaten Aceh Utara bisa bekerjasama dengan Pemerintah dalam menanggulangi bencana itu," akhirinya.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply