Perkara Tanah Rumah Sakit Korea, Pemilik Lahan Mengaku Ditipu

LHOKSEUMAWE – Majelis hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Selasa, 21 Februari 2012, memeriksa dua dari 19 pemilik lahan Blang Panyang, Muara Satu, Lhokseumawe sebagai saksi perkara penipuan dan penggelapan sisa uang ganti rugi lahan itu dengan terdakwa Syaridin Yahya, anggota DPRK Lhokseumawe.

Dua saksi itu, Abdul Manaf,50 tahun, warga Desa Blang Panyang, dan Syafruddin Ibrahim,39 tahun, warga Desa Ujong Blang, Banda Sakti, Lhokseumawe. Mereka memberi keterangan kepada hakim ketua Inrawaldi, hakim anggota Azhari dan M Jamil. Sidang ini juga dihadiri jaksa penuntut umum (JPU) Ferdiansyah, terdakwa Syaridin Yahya didampingi penasehat hukumnya, Heni Naslawati.

Menurut saksi Abdul Manaf, sebelum Pemko Lhokseumawe membebaskan lahan seluas 20 hektar di Blang Panyang milik 19 warga pada tahun 2007, sempat diadakan tiga kali pertemuan di rumah Geuchik Blang Panyang M Kasem. Selain para pemilik lahan, ikut hadir Syaridin Yahya yang mengaku utusan wali kota untuk mencari tanah keperluan pembangunan rumah sakit bantuan Pemerintah Korea.

“Syaridin bilang Pemko Lhokseumawe mau beli tanah kami Rp10 ribu per meter, kami jawab harga itu tidak layak, terlalu murah. Sehingga pertemuan pertama dan ke dua tanpa hasil. Saat pertemuan ke tiga, karena lahan itu katanya akan diperuntukkan untuk kepentingan umum (pembangunan rumah sakit), kami sepakat untuk menerima harga sesuai yang dibayar oleh pemerintah,” kata Abdul Manaf.

Setelah itu, kata Abdul Manaf, Geuchik M Kasem mengajak para pemilik lahan ke Notaris Iskandarsyah di Lhokseumawe untuk membuat surat kuasa kepada Syaridin Yahya dalam kapasitas sebagai pihak yang mengurus administrasi, bukan pencari pembeli maupun penjual tanah. “Di kantor notaris, disodorkan blanko kosong, langsung kami teken, karena kami percaya geuchik tidak akan menipu kami warganya,” katanya.

Abdul Manaf menambahkan, sekitar dua hingga tiga minggu usai meneken blanko kosong di kantor notaris, ia menerima uang ganti rugi lahan miliknya Rp10 ribu per meter yang keseluruhannya senilai Rp208.393.000. Uang itu, kata dia, diserahkan oleh Syaridin Yahya didampingi staf kantor wali kota pada suatu hari di salah satu bank di Lhokseumawe.

Lalu, hakim ketua Inrawaldi memperlihatkan sebuah dokumen kepada Abdul Manaf. Dalam dokumen yang ditandatangani Abdul Manaf ini tertulis ia menerima uang ganti rugi lahan Rp20 ribu per meter atau totalnya Rp303.680.000. Terkait dokumen ini, Abdul Manaf mengaku tidak membaca saat membubuhkan tekenan.

“Saya baru tahu ternyata dalam APBK biaya ganti rugi lahan kami diplotkan Rp20 ribu per meter, setelah melihat angka itu saat difoto. Sempat saya tanyakan, mengapa dibayar ke kami Rp10 ribu per meter, padahal pada dokumen Rp20 ribu per meter, tapi staf kantor wali kota langsung memberikan uang ke saya untuk beli mentimun keperluan berbuka puasa,” kata Abdul Manaf.

Usai Abdul Manaf, giliran saksi Syafruddin Ibrahim yang diperiksa. Syafruddin mengaku tanah miliknya yang dibebaskan oleh Pemko Lhokseumawe lebih kurang 19 ribu meter atau hampir dua hektar. Dalam tiga kali pertemuan di rumah Geuchik M Kasem, kata dia, tidak pernah dihadiri tim Panitia Sembilan sebagai Panitia Pembebasan lahan.

“Saya juga disuruh datang ke kantor notaris. Pertama saya datang disuruh pulang karena tidak membawa istri, kemudian saya datang lagi bersama istri dan kami meneken disodorkan blanko kosong. Kami mau teken karena percaya kepada Syaridin yang mengaku utusan wali kota,” kata Syafruddin.

“Setelah itu saya terima uang di kantor wali kota, pada suatu malam sekitar pukul 19.30. Dibayar Rp10 ribu per meter lahan, padahal dianggarkan dalam APBK Rp20 ribu per meter”.

Menanggapi keterangan dua saksi itu, terdakwa Syaridin Yahya menyatakan sebagian tidak benar. Kata dia, dari awal sudah ada kesepatakan dengan pemilik lahan untuk menerima Rp10 ribu per meter tanah. “Soal surat kuasa kepada saya diberikan untuk mencari pembeli dan untuk menjual, bukan mengurus administrasi,” kata Syaridin Yahya yang saat ini sebagai anggota DPRK Lhokseumawe.

Majelis hakim menunda sidang itu hingga Selasa pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Dalam sidang sebelumnya, JPU Ferdiansyah mendakwa Syaridin Yahya melanggar pasal 378 atau pasal 372 KUHP terkait perkara penggelapan dan penipuan uang sisa ganti rugi lahan Blang Panyang senilai Rp1,8 miliar.

Menurut Ferdiansyah, Pemko Lhokseumawe membebaskan lahan seluas 20 hektar di Desa Blang Panyang, Muara Satu milik 19 warga dengan harga Rp20 ribu per meter. Namun dalam pelaksanaan, kata dia, dari total anggaran Rp4 miliar sumber dana APBK tahun 2007 untuk 20 hektar lahan tersebut, ternyata terdakwa Syaridin Yahya hanya membayar uang ganti rugi kepada pemilik lahan Rp10 ribu per meter atau Rp2 miliar.

“Setelah dipotong pajak PPn dan PPh serta biaya notaris yang dibebankan kepada pemilik lahan, maka total kerugian 19 pemilik lahan senilai Rp1.794.241.500 (Rp1,8 miliar). Dana inilah yang diduga digelapkan atau dilakukan penipuan oleh terdakwa Syaridin Yahya,” kata Ferdiansyah yang juga Kasi Pidana Umum pada Kejari Lhokseumawe.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply