Penegak Hukum Diminta Usut Upeti 10 Persen di Pemkab Aceh Timur

Penegak Hukum Diminta Usut Upeti 10 Persen di Pemkab Aceh Timur

LANGSA – Para penegak hukum didesak untuk mengusut tuntas laporan pemotongan upeti 10 persen dari nilai setiap proyek di Kabupaten Aceh Timur.

Hal ini diungkapkan perwakilan LSM yang tergabung dalam Komunitas Sipil Lintas Timur di Kota Langsa seperti rilis yang dikirim ke redaksi portalsatu.com, Selasa, 16 Juni 2015.

Komponen Sipil Lintas Timur ini merupakan perwakilan gabungan beberapa LSM, seperti Ketua LIRA atau Lumbung Informasi Rakyat, Muslim SE, Ketua DPC LSM Perintis, Zulfadli, Ketua DPP LSM Fakta, Wira, Ketua DPP LSM KANA, Muzakkir, Ketua Konsorsium LSM Aceh Timur, Rizal Hadi, dan Ketua Umum Aceh Human Fundation (AHF) Abdul Hadi atau Adi Maros.

Selain itu, Ketua Community Rehabilitation and Research Center, Andika Jaya Putra, Direktur DPP LSM Gawat, Yusri,  Ketua DPD Lembaga Missi Rekaseacring, Hariadi, serta Ketua DPW Topan AD Tim Opservasi Pengunaan Anggran Negara/Aset Daerah, Yusrizal.

“Kita menuntut Bupati Aceh Timur untuk mengklarifikasi terkait isu pemotongan 10 persen dana proyek yang bersumber dari APBK yang sekarang sedang jadi pembicaraan masyarakat,” kata Yusrizal.

Rizal Hadi menambahkan jika memang bupati tidak alergi dengan kritik seharusnya sosok yang bersangkutan sudah menjelaskan ke publik persoalan tersebut.

“Dan kita meminta bupati mengembalikan mobil yang sekarang berada di Poltabes Banda Aceh karena mobil tersebut aset negara,” ujarnya.

“Kami juga mengingatkan agar Bupati Aceh Timur tidak mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa. Selama ini tercium ke publik bahwa semua proses lelang proyek diintervensi oleh bupati atau orang_orang kepercayaan bupati. Bahkan proyek melalui Penunjukan Langsung (PL) pun tak lepas dari pengaruh bupati sehingga banyak kepala dinas seperti boneka bupati saja,” ujar Yusri.

Menurutnya jika memang benar terjadi pemotongan 10 persen dana proyek oleh bupati melalui kaki tangannya sebagai upaya memuluskan untuk mendapatkan jasa proyek, maka hal ini jelas termasuk dalam gratifikasi.

“Selanjutnya kami mendesak penegak hukum untuk membongkar skenario permainan ini,” kata Muslim, Ketua Lira.

Sementara Adi Maros dari AHF mengatakan WTP yang diterima oleh Bupati Aceh Timur diduga hanya akal-akalan pihak terkait untuk mencari uang dari pemerintah daerah.

“Jika kita lihat dari kondisi objektif saat ini, Aceh Timur belum wajar memperoleh WTP apabila dirasionalisasikan dengan fakta pembangunan yang jauh berbeda realisasi anggaran kualitas proyek fisik di lapangan. Mungkin WTP ini usaha bupati mencari sensasi yang tidak populer, bukan sebuah prestasi dan prestise,” katanya.[] (mal)

Leave a Reply