Pencairan Dana Kompensasi BBM Tidak Boleh Diwakilkan

Pencairan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) melalui kompensasi dana Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak boleh diwakilkan orang lain, baik itu keluarga atau pun aparat desa.

Salah seorang petugas Kantor Pos Lhoksukon yang tidak ingin namanya disebutkan, kepada atjehpost.co, Selasa 2 Desember 2014 membenarkan, bahwa mereka menolak mencairkan dana kompensasi BBM kepada keluarga penerima bantuan.

“Iya, ada keluarga penerima bantuan yang datang minta dana dicairkan dengan membawa surat kuasa dan surat keterangan dokter, tapi kami totak. Itu sesuai dengan prosedur, kami hanya petugas jadi tidak berani melanggar mekanisme yang ada,” ujarnya.

Ditambahkan, “Lihat saja itu syarat dan mekanisme pencairan PSKS tahun 2014. Semuanya tertera di sana,” ucapnya sambil menunjuk selebaran yang tertempel di kaca depan Kantor Pos tersebut.

Dalam selebaran itu tertulis, tiga syarat pembayaran PSKS. Masing – masing, penerima adalah rumah tangga sasaran (RTS) yang telah ditetapkan pemerintah dan memiliki KPS. Pembayaran dana PSKS diberikan kepada kepala rumah tangga yang tertera pada KPS.

Lalu, apabila kepala rumah tangga yang namanya tertera pada KPS tidak dapat mengambil sendiri bantuan PSKS (misalkan karena sakit, meninggal dunia dan lain-lain), maka tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan.

Sebelumnya, Penerima dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sakit di Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara terpaksa memboyong botol infus ke Kantor Pos, Selasa 2 Desember 2014. Pasalnya mekanisme pembayaran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) tidak boleh diwakilkan.[ Penerima Dana Kompensasi BBM Sakit Bawa Infus ke Kantor Pos Lhoksukon]

  • Uncategorized

Leave a Reply