Pemkab Aceh Utara Tidak Peka Terhadap Dunia Pendidikan

Kami mendesak Pemerintah Aceh Utara untuk segera memberikan perhatian serius terhadap pembangunan Madrasah Ibtidiyah (MIS) Darussalam, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina Bangsa di Desa Abuek Reulieng Kecamatan Sawang Aceh Utara. Melihat kondisi infrastruktur kedua sarana pendidikan yang sangat memprihatinkan dan mengiris hati, karena sangat tidak layak digunakan untuk proses belajar mengajar.

Itu jelas mengindikasikan pemerintah Aceh Utara selama ini yang pilih oleh rakyat, baik eksekutif maupun legislatif tidak peka terhadap kondisi pendidikan di pedalaman Aceh Utara. Dan terkesan lebih mementingkan pengadaan mobil mewah dari pada memberikan perhatian serius terhadap pembangunan sarana pendidikan yang layak dan berkulitas untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa.

Bila kemudian pemerintah berkilah, bahwa selama ini kedua sarana pendidikan tersebut, belum mengajukan proposal untuk pembangunan sarana pendidikan. Itu sangat kita sesalkan, karena eksekutif dan legislatif Aceh Utara sudah mulai pikun, kemudian lupa terhadap tugas, fungsi serta tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh konstitusi negara.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 31 UUD 1945 Ayat (1,2). Berbunyi : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya, kemudian disebutkan juga dalam Pasal 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Hal ini, mengindikasikan bahwa pemerintah dalam hal ini, Disdikpora Aceh Utara, dan Kementerian Agama (Kemenag) Aceh Utara, tidak pernah turun kelapangan untuk memantau sarana pendidikan di pedalaman Aceh Utara, padahal anggaran pendidikan yang diplot dalam APBK Aceh Utara setiap tahunnya mencapai milyaran rupiah. Akan tetapi sangat ironis kondisi real dilapangan, dimana sarana pendidikan di Desa Abuek Reulieng sangat memprihatinkan.

Idelanya Pemkab Aceh Utara lebih peka terhadap dunia pendidikan. Apalagi Mahkamah Konstitusi telah berjuang untuk memberikan keadilan "konstitusi" kepada warga Negara dan membuat keputusan untuk mengubah kata “dapat” menjadi “wajib” bagi negara untuk turut membantu pembiayaan teknis di lembaga pendidikan tanpa diskriminasi, baik negeri maupun swasta terutama di pendidikan dasar.

Dengan adanya putusan ini, idealnya pemerintah baik itu pusat maupun pemerintah di daerah "wajib" untuk membantu warga negaranya untuk mencerdaskan anak bangsa, tidak perlu adanya pembedaan dan diskriminasi sesama warga negara dan anak bangsa untuk memperoleh pendidikan. Pencerdasan anak bangsa adalah suatu kewajiban negara alias pemerintah yang sedang berkuasa.

Kami mengajak pemerintah Aceh Utara, untuk cepat memberikanj respon, Seharusnya pendidikan mendapat tempat utama dan strategis dari pemerintahan Aceh Utara, karena untuk membangun dan berusaha untuk memperbaiki keadaan Aceh saat ini, haruslah dimulai dari pendidikan.

Lhokseumawe, 6 Maret 2012.

Muntasir Pase, Ketua Umum Gerakan Nasional Peudap Aceh (Geusapa)
 

  • Uncategorized

Leave a Reply