Pemkab Aceh Utara Enam Tahun Tidak Laksanakan Hukum Cambuk

Pemkab Aceh Utara Enam Tahun Tidak Laksanakan Hukum Cambuk

LHOKSUKON – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara diharapkan segera mengeksekusi pelaku pelanggar Qanun Syari’at Islam yang kasusnya telah P21 di pihak kepolisian. Apalagi mengingat sudah lebih dari enam tahun di Aceh Utara tidak ada pelaksanaan hukum cambuk.

“Pelaksanaan hukum cambuk itu penting untuk memberi efek jera bagi pelaku dan pelajaran bagi masyarakat lain. Itu juga sesuai dengan Qanun No 13 tahun 2003 tentang maisir. Tidak melaksanakan hukum cambuk sama saja tidak melaksanakan perintah qanun dengan maksimal,” kata Kapolres Aceh Utara, AKBP Achmadi, saat ditemui portalsatu.com, Rabu 7 Oktober 2015.

Menurutnya, selama ini pihak kepolisian telah melaksanakan tugas dengan baik, khususnya terkait kasus maisir. Itu terbukti dengan P21-nya sejumlah kasus. Namun masyarakat tidak tahu itu, mengingat pelaksanaan hukum cambuknya belum dilakukan.

Dia menambahkan beberapa waktu lalu pihaknya telah menggelar rapat bersama pihak Pemkab Aceh Utara, Mahkamah Syari’ah, dan kejaksaan guna membahas persoalan hukum cambuk.

“Hasil rapat, hukum cambuk itu akan dilaksanakan akhir bulan ini atau maksimal awal bulan depan. Saat ini kami sedang menunggu Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib pulang dari tanah suci. Kami harap Pemkab Aceh Utara segera menindak lanjuti apa yang sudah kami lakukan,” ujar AKBP Achmadi.[](bna)

Leave a Reply