Pemerintah Pusat Jangan Ambigu Terhadap Aceh

DEWAN Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh sangat menyayangkan pernyataan Menkopolhukkam Tedjo Edhi Pudjiatno yang menekankan Pemerintah Aceh untuk mengubah bentuk dan warna bendera Aceh yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai barter atau syarat mutlak pembahasan lanjutan tentang turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang merupakan mandat dari proses perdamaian Aceh sebagaimana termaktub dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Menkopolhukkam di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat pada Rabu, 19 Nopember 204 seperti dilansir beberapa media.

Pernyataan tersebut bagian dari upaya ketidakikhlasan Pemerintahan Pusat dalam merealisasikan hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan dan menjaga perdamaian Aceh, sehingga Pemerintah Pusat harus menekankan Aceh untuk mengubah bentuk dan warna bendera sebagai syarat mutlak untuk pembahasan lanjutan aturan turunan UUPA.

Masalah bendera dan lambang Aceh sudah selesai pembahasannya dan tidak ada khilafiyah lagi, bendera Aceh sudah sah menjadi bendera Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh. Bukan simbol sebagai kedaulatan dan tidak dilakukan sebagai kedaulatan Aceh sebagaimana ditegaskan dalam BAB XXXVI Pasal 246 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 dan turunan dari hasil penandatanganan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 dalam point 1.1.5.

Pihak DPR Aceh telah memparipurnakan bendera dan lambang tersebut sebagai Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Pengesahan dan penetapan bendera dan lambang tersebut berada dalam lampirannya. Fraksi-fraksi yang ada di DPR Aceh pun sudah memberikan persetujuannya secara bersama, jadi tidak ada masalah lagi.

Jika bendera dan lambang tersebut dikatakan bertentangan dengan PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang dan Simbol Daerah adalah inskonstitusional. Jika pemerintah pusat meng-versus-kan UUPA dengan PP Nomor 77 Tahun 2007 tak ubahnya seperti "kepiting yang sedang memecahkan aquarium".

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 adalah perintah dari Undang Undang, untuk hasil klarifikasi menerima atau menolaknya diberikan waktu maksimal 60 (enam puluh) hari oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, namun hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dengan demikian, qanun tersebut sah dan legal. Pengibaran bendera Aceh sebagaimana ditetapkan dalam qanun Aceh menjadi harapan bersama seluruh rakyat Indonesia, harapan ini menjadi tiang penyangga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah pusat pun tidak perlu ambiguistik terhadap Aceh.

Kita juga meminta kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar bisa menjamin kedaulatan negara Indonesia dengan tidak dicederai pembangunan perdamaian Aceh oleh para menteri Kabinet Kerja. Karena keutuhan NKRI dan keberlangsungan perdamaian Aceh bisa terbentuk atas kesepahaman bersama, bukan dengan mengangkangi amanat perdamaian itu sendiri.

Banda Aceh, 20 Nopember 2014
DPP PARTAI ACEH

Suadi Sulaiman
Juru Bicara

 

Baca juga:

Menkopolhukam: Syarat Negosiasi, Bendera Aceh Harus Diubah

  • Uncategorized

Leave a Reply