Pemerintah Pusat dinilai dapat info yang salah soal bendera Aceh

SEKRETARIS Partai Aceh Wilayah Kota Banda Aceh, Hendra Fadli, mengatakan semua pihak akan sulit mengingkari keinginan rakyat Aceh saat ini. “Semakin menguat keinginan mereka untuk mendapatkan kerelaan Pemerintah Pusat pada Qanun Bendera dan Lambang Aceh,” kata Hendra di Banda Aceh.

Selama sepekan ini, kata Hendra, setiap hari rakyat Aceh mengusung bendera Aceh. “Ada yang menggantungnya di mobil, bahkan sampai memanjat pohon untuk menancapkan bendera Aceh,” katanya. “Tetapi tetap pada sikap bahwa rakyat Aceh bersatu dalam NKRI.”

Qanun Bendera dan Lambang Aceh sudah disahkan DPR Aceh pada 22 Maret 2013. Kemudian dimasukkan dalam Lembaran Aceh pada 25 Maret 2013. Kementerian Dalam Negeri sudah mengirimkan sejumlah poin klarifikasi terhadap Qanun Bendera dan Lambang Aceh itu.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengimbau masyarakat jangan dulu mengibarkan bendera Aceh, sebab masih dalam klarifikasi. Imbauan serupa juga disampaikan Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah dan juga Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah.

Namun, masyarakat Aceh tetap saja mengibarkan bendera Aceh. Bahkan dalam sepekan ini berulangkali mereka berkonvoi membawa bendera Aceh. Senin lalu, aksi massa sampai memerahkan masjid raya Baiturrahman dan gedung DPR Aceh. Begitu juga hari ini.

Menurut Hendra, imbauan itu memang tak efektif untuk membendung keinginan masyarakat. “Sedangkan Pemerintah Pusat memang sudah memiliki catatatan sejarah yang selalu keliru dalam memahami keinginan masyarakat. Soalnya terlalu mengandalkan informasi intelijen yang berlebihan dan menaruh curiga pada rakyatnya sendiri,” katanya.

Hendra mengkritik pernyataan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam menganalisis soal bendera Aceh. “Sayang sekali selevel menteri, begitu saja menelan mentah-mentah informasi sesat dari bawahannya di Aceh. Jadilah analisis yang ngawur. Dalam pandangannya rakyat Aceh membawa-bawa bendera Aceh seperti mau kiamat saja,” katanya.

Kepada wartawan di Jakarta, Menhan Purnomo menganalisis penetapan bendera mirip Gerakan Aceh Merdeka sebagai bendera Aceh kemungkinan menjurus pada pembentukan wali negara. "Semacam pembentukan kepala pemerintah dan menteri-menterinya. Tapi itu yang sedang kami pelajari," kata Purnomo saat ditemui di kantor Kementerian Telekomunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2013. Dia pun mengaku mendapat sejumlah laporan lain tentang keadaan di Aceh dari Panglima Komando Daerah Militer Nagroe Aceh Darusalam. (lihat: Ini analisa Menteri Pertahanan RI soal bendera Aceh)

Informasi yang disampaikan seperti itu, kata Hendra, menyiratkan perolehan informasi yang keliru. “Apakah ada laporan yang didapatnya bahwa saat rakyat Aceh membawa bendera Aceh sambil meneriakkan “Hidup Indonesia,” katanya. “Kalau aparat di daerah tak menyampaikan informasi ini ke Pemerintah Pusat, jelas punya tujuan negatif di daerah.”

Hendra mengatakan, hendaknya aparatur keamanan di daerah Aceh juga menyampaikan informasi yang benar ke Jakarta. “Sehingga Pemerintah Pusat tak salah dalam mengambil sikap. Menurut hemat saya, jika Pemerintah Pusat menerima keinginan rakyat Aceh tentang bendera dan lambang Aceh itu, justru akan makin menguat kecintaan rakyat pada Indonesia. Sebab itu menjadi bukti betapa Pemerintah Pusat mencintai Aceh. Dan juga menyayangi seluruh daerah lain yang ada di Indonesia ini.”[]

  • Uncategorized

Leave a Reply