Pemerintah prihatin masih saja ada yang kena tipu penerimaan CPNS

IMABAUAN pemerintah untuk tidak menggunakan calo dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tetap saja tak dihiraukan.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tasdik Kinanto merasa prihatin dengan masih adanya anggota masyarakat yang percaya dengan calo CPNS.

Padahal, pihaknya selalu menggarisbawahi kepada seluruh warga masyarakat agar tidak mempercayai siapapun, termasuk oknum aparat yang mengaku bisa meloloskan menjadi CPNS dengan imbalan sejumlah uang.

"Kami prihatin, masih ada masyarakat yang percaya dengan ulah calo-calo PNS. Padahal pemerintah sudah berupaya maksimal untuk menutup semua peluang percaloan dalam seleksi CPNS," ujar Tasdik seperti dikutip, Minggu (29/9/2013).

Berdasarkan laporan pihak Ombudsman RI Perwakilan Yogyakarta, telah menerima laporan dari 11 korban percaloan CPNS dari Boyolali dan 18 orang dari Magelang, Jawa Tengah. Disebutkan, tiga orang perekrut calon pegawai negeri di magelang ada tiga orang, satu orang melarikan diri, satu orang ditahan dan satu orang anggota polisi yang masih bertugas.

Tidak tanggung-tanggung, 18 korban itu membayar Rp 35 juta hingga Rp 260 juta. Untuk lulusan SMA Rp 150 juta, untuk lulusan S1 dimintai Rp 175 juta. Untuk mutasi pegawai Rp 30 juta.

Perekrut itu juga menawarkan kucuran usaha dengan rata-rata pembayaran Rp 50 juta, serta untuk pembelian mobil bekas pelat merah antara Rp 40 juta hingga Rp 220 juta. Total uang yang disetorkan ke sindikat calo pegawai negeri dan lainnya dari 18 korban mencapai Rp 2,664 miliar.

Menanggapi hal itu, Tasdik kembali menegaskan agar masyarakat tidak percaya dengan pihak-pihak yang mengaku bisa memoloskan seseorang menjadi CPNS. Apalagi dengan embel-embel membayar sejumlah uang.

"Sekarang sudah tidak jamannya lagi cara-cara seperti itu. Saya prihatin, masih saja ada yang percaya dengan bujuk rayu calo, yang sebenarnya mereka tidak punya akses sama sekali. Termasuk saya pun tidak punya akses ke sana," ujarnya.

Ditambahkan, dengan reformasi sistem seleksi CPNS, sudah tak ada lagi ruang bagi permainan penerimaan SPNS. Semua obyektif, transparan, bebas dari KKN, tidak ada pungutan, sehingga yang lulus hanya orang yang berhasil mengerjakan soal tes dengan nilai tinggi, dan mememnuhi passing grade.

Pihaknya mengapresiasi pihak Ombudsman, dan berharap bisa menindaklanjuti kasus tersebut. Tahun lalu, Ombudsman RI juga berhasil melakukan tindakan serupa, dan oknum yang melakukan permainan akhirnya berususan dengan hukum.

Ombudsman memang merupakan lembaga yang turut serta melakukan pengawasan dalam seleksi CPNS. Selain itu ada juga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dikoordinir oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) juga tak mau ketinggalan dalam melakukan pengawasan seleksi CPNS. | sumber : detik

  • Uncategorized

Leave a Reply