Pemerintah Lhokseumawe Tolak Jadi Penonton Aset PT Arun

Pemerintah Lhokseumawe minta PT Pertamina tidak bertindak sepihak dalam menjalankan bisnis dengan memanfaatkan aset PT Arun pasca berakhirnya kontrak pengapalan LNG pada Oktober 2014.

“Kalau dulu Lhokseumawe atau Aceh hanya jadi penonton, sekarang tidak boleh lagi. Karena itu, Pak Wali (Walikota) sangat tegas menolak jika pengelolaan aset-aset yang ada di Arun diambil alih PT Patra Badak Arun Solition atau perusahaan lain yang dibentuk Pertamina dan Pemerintah Pusat tanpa keterlibatan kita,” ujar Sekretaris Kota Lhokseumawe Dasni Yuzar kepada ATJEHPOST.co, Selasa, 2 September 2014, seusai siang.

“Karena kita bagian dari Provinsi Aceh dan aset-aset Arun berada di kota ini, maka Pemerintah Lhokseumawe juga harus dilibatkan. Paling tidak ada sharing saham kita dalam pemanfaatan aset-aset itu (untuk kegiatan bisnis) sehingga membawa keuntungan bagi daerah,” kata Dasni.

Dasni menyebut Walikota Suaidi Yahya akan menyampaikan pandangan pemerintah daerah termasuk kesiapan untuk dilibatkan dalam pemanfaatan aset PT Arun. “Itu akan disampaikan saat Pak Wali menjadi salah satu pembicara dalam diskusi panel di Jakarta tentang pemanfaatan aset Arun. Jadi tanggal 4 September nanti ada diskusi panel, bukan seminar,” ujarnya.

Selain Walikota Lhokseumawe, kata Dasni, pembicara lainnya antara lain Wakil Menteri ESDM, pihak Kementerian Keuangan, SKK Migas, PT Pertamina, PT Arun, PT Perta Arun Gas, termasuk Tim Penyelesaian Aset PT Arun yang dibentuk Gubernur Aceh.

“Pak Wali juga akan menyampaikan bahwa kita pun bisa kembangkan industri-industri berbasis gas di Lhokseumawe,” kata Dasni.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply