Pemerintah Bisa Manfaatkan DPD untuk Sosialisasi Program

Ketua Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bambang Sadono mengatakan pemerintah bisa memanfaatkan DPD untuk menyosialisasikan programnya. Menteri-menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK membutuhkan lembaga perwakilan daerah di tingkat nasional itu sebagai media komunikasi guna memperoleh respon rakyat di seluruh Indonesia.

"Sosialisasi program yang masif justru membantu penggalangan partisipasi rakyat untuk menyukseskan program pemerintah," kata Bambang.

Senator asal Jawa Tengah itu menyarankan hal itu sehubungan dengan agenda parlemen, baik DPD maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang memasuki masa reses atau kunjungan kerja ke daerah pemilihannya bulan Desember 2014. "Waktunya tersisa sekitar sebulan, maka sebaiknya dimanfaatkan baik-baik." 

Mengingat perkembangan di DPR, menurut Bambang yang juga ex officio Ketua Kelompok DPD, dalam sebulan ke depan DPD belum bisa menjalin komunikasi yang produktif bersama pemerintah. Padahal, banyak agenda keparlemenan yang mesti dikomunikasikan seperti pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 dan rancangan perubahannya.

“Banyaknya kementerian yang berubah, digabung atau dipisah, yang menyebabkan dukungan anggarannya juga harus disesuaikan. Dan, tentu saja baru bisa efektif di APBN perubahan. Karena itu, gagasan postur APBN 2015 dan rancangan perubahannya mesti disosialisasikan,” dia menambahkan selaku anggota Komite IV DPD yang melingkupi antara lain masalah APBN dan perimbangan keuangan pusat-daerah (dana transfer dari pusat ke daerah).

Prioritaskan anggaran

Selain masalah anggaran yang mesti disosialisasikan, program strategis lainnya juga harus segera diketahui masyarakat. Misalnya program sensitif seperti pengurangan atau penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang bahasa populernya di tengah masyarakat sebagai kenaikan harga BBM.

Pemanfaatan waktu tersisa sebulan ini dinilai menjadi penting karena berselang setelahnya anggota parlemen, khususnya para senator, akan menyampaikan beberapa isu itu kepada masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Respon yang berupa masukan masyarakat bisa dibahas pada masa sidang berikutnya di bulan Januari 2015.

Penjelasan juga diperlukan DPD, terutama jajaran menteri bidang perekonomian. Dalam beberapa hari terakhir ini terkesan kurang meyakinkan pasar dan masyarakat umumnya. Pemaparan program yang jelas dan rinci justru mempermudah pemahaman masyarakat yang tahap berikutnya adalah meningkatkan kepercayaan pasar dan masyarakat.

Apalagi, visi-misi presiden dan wakil presiden akan mewarnai rencana kerja kabinet, sehingga diperlukan penjabaran yang lebih lanjut. “Sebagai resiko tak adanya GBHN atau Garis-garis Besar Haluan Negara, maka kabinet harus kerja, kerja, dan kerja guna menjelaskan programnya, sehingga dimengerti rakyat,” ujarnya melalui rilis yang diterima ATJEHPOST.co, Kamis 30 Oktober 2014.

Bambang mengaku telah berkomunikasi dengan jajaran pimpinan di DPD yang umumnya menyatakan siap jika pemerintah mendahulukan penyampaiannya ke DPD sembari menunggu kesiapan DPR untuk menyelenggarakan rapat kerja. Apalagi, seluruh alat kelengkapan DPD sudah terbentuk, baik komite sesuai dengan bidangnya masing-masing maupun panitia/badan alat kelengkapan lain, termasuk Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) yang pekan depan akan membahas program legislasi nasional (prolegnas) bersama Pemerintah.

Kalaupun ada kendala waktu hanya karena komite/panitia/badan sudah merancang programnya hingga akhir tahun 2014. "Namun, jika diperlukan, bisa dilakukan penyesuaian mengingat komunikasi dengan pemerintah ini urusan yang strategis, sebagai bahan bagi para senator untuk berkomunikasi dengan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia saat masa reses nanti. Waktunya terbatas, dan ini harus dimanfaatkan secara produktif,” kata Bambang.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply