Pemerintah Akan Bangun Bendungan Jambo Aye Untuk Atasi Defisit Listrik Aceh?

PEMERINTAH melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana membangun Bendungan Serbaguna Jambo Aye, Aceh Utara. Salah satu tujuan dari proyek strategis itu untuk mengatasi defisit listrik di Aceh melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) kapasitas 110 Megawatt.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Utara, Ir. Zulkifli Yusuf, MTP., dihubungi ATJEHPOST.com, tadi pukul 16.30 WIB, Minggu sore, 1 Juni 2014, mengatakan, tim Kementerian PU sudah melakukan survei lapangan terkait rencana mega proyek tersebut.

 “Kalau tidak salah, tahun lalu mereka sudah turun ke Aceh Utara untuk survei  lokasi. Ada diminta izin dari Pemkab Aceh Utara, dan saat itu juga sudah diberikan jawaban tertulis bahwa pada prinsipnya kita tidak keberatan terkait survei, malah kita dukung. Tapi (proyek) itu masih tahap perencanaan, kapan direalisasikan kita belum tahu,” ujar Zulkifli Yusuf.

 Melalui laman pu.go.id tentang data proyek strategis, Kementerian PU menyebutkan, saat ini kebutuhan listrik Provinsi Aceh mengalami defisit. Oleh karena itu, kebutuhan listrik Aceh masih tergantung dari Sumatera Utara. Kebutuhan listrik Aceh saat ini mencapai 255 MW, di mana 180 MW (70%) masih diperoleh dari Sumatera Utara, dan 75 MW (30%) dari tenaga diesel yang dimiliki di Aceh.

 “Untuk yang akan datang (tahun 2020), diperkirakan kebutuhan listrik menjadi ± 600 MW. Satu upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut adalah dengan membangun Bendungan Serbaguna Jambo Aye,” demikian penjelasan Kementerian PU.

 Selain sebagai PLTA yang menyuplai kebutuhan listrik wilayah kota dan industri ± 110 MW (233 GWh per tahun), tujuan dibangun bendungan tersebut menyuplai air irigasi untuk 41.200 ha wilayah tanam, cadangan air kebutuhan domestik dan industri, serta mengembangkan potensi perikanan dan wisata air di Aceh Utara.

 Berikutnya, melindungi wilayah sekitar dari banjir akibat luapan sungai dan meminimumkan genangan air melalui perbaikan sistem drainase di Krueng Jambo Aye, Krueng Pase, Krueng Keureuto dan Krueng Peureuto, serta menciptakan situasi yang kondusif untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dan memelihara lingkungan di sekitar area bendungan.

Selain memaparkan data teknis bendungan itu, Kementerian PU juga menyebut biaya konstruksi dam dan irigasi mencapai $ 310.862.898.

Sementara pada laman pu.go.id tentang saran dan pengaduan pada tahun 2012, Kementerian PU menanggapi pertanyaan salah seorang warga Aceh Utara bernama Asri Nursidi terkait kepastian proyek tersebut.

“Tolong informasinya pak mengenai pembangunan Waduk Jambo Aye kapan realisasinya, kami pemilik tanah jadi terkatung-katung pak akibat ketidakpastian ini,” tanya Asri Nursidi.

 Kementerian PU melalui Ditjen Sumber Daya Air menjawab, “terkait pembangunan Bendungan Jambo Aye, kami informasikan bahwa proses pembebasan lahan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, mengingat pekerjaan fisik pembangunan Bendungan Jambo Aye direncanakan baru akan dilaksanakan pada tahun 2018. Sedangkan pembebasan lahan direncanakan baru akan dilaksanakan pada tahun 2016-2017. Sampai saat ini (tahun 2012) tahapan perencanaan baru sampai pada kegiatan detail desain”.

Sementara itu, berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bappeda Provinsi Aceh tahun 2014, terdapat kegiatan “Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh” dengan nama paket pengadaan “Pra Fisibility Study (FS) Waduk Jambo Aye Hulu/PLTA 148 MW”. Pagu dana untuk paket pengadaan tersebut senilai Rp1 miliar.

Namun, menurut Kepala Bappeda Aceh, Prof. Abubakar Karim, rencana kegiatan Pra Fisibility Study Waduk Jambo Aye Hulu/PLTA 148 MW sudah dibatalkan. “Waktu itu ada rencana, tapi tidak jadi, sudah dibatalkan,” tulis dia melalui pesan pendek menjawab ATJEHPOST.com, tadi sekitar pukul 16.10 WIB.

Hingga pukul 17.55 WIB tadi, Prof. Abubakar belum merespon konfirmasi terkait mengapa kegiatan tersebut dibatalkan.

Menurut satu sumber, Pemerintah Aceh tahun ini mengalami defisit anggaran ratusan miliar akibat tidak tercapai target dana perimbangan atau dana transfer dari Pemerintah Pusat.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply