Pemerintah Aceh Tengah didesak selesaikan kasus dugaan penyelewengan dana PNPM

PELAKSANA Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, turut andil menyelesaikan kasus dugaan penyelewengan dana bantuan langsung PNPM MPd dan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) tahun 2008 sampai 2010.  Total penyelewengan dana itu sebanyak Rp788 juta.

"Pemerintah setempat (Aceh Tengah) menjadi benteng utama dari penyelesaian kasus penyelewengan dana PNPM. Persoalannya sejak kita laporkan pada kepada polisi pada Januari 2012, tidak ada perkembangan yang signifikan atas kasus itu," kata Chairullah, Fasilitator PNPM Kaupaten Aceh Tengah ketika dihubungi ATJEHPOSTcom, Rabu, 3 April 2013.

Pada tahun 2008 sampai tahun 2010, kata dia, terdapat tiga dana bantuan yang di duga diselewengkan oleh salah satu Fasilitator Kecamatan berinisial WGP. Awalnya dugaan penyimpangan terjadi pada dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) PNPM tahun 2008 senilai Rp17 juta.

Dana yang diperuntukkan untuk kegiatan fisik di dua desa yakni Desa Jerata sebesar Rp10 juta dan Desa Sembelit Mutiara Kecamata Silih Nara sebesar Rp7 juta, sama sekali belum disalurkan.

"Padahal saat itu terduga telah mengakui jika dana tersebut sudah ada pada dirinya. Tapi sampai terduga direlokasi sebagai FK pada bulan September 2011, uang untuk kedua desa itu belum juga dikembalikan," katanya.

Selain dana BLM fisik kegiatan dua desa tersebut, kata Chairullah, terduga WGP juga menyelewengkan bantuan dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) pada tahun 2009. Menurutnya, terduga membentuk kelompok fiktif untuk menarik uang sejumlah sebesar Rp486 juta.

"Hasil verifikasi, investigasi dan konfirmasi Sp2M dan FMS RMC-1 Aceh, terjadi penyelewengan sebesar Rp486 juta atas dana itu," katanya.

Selanjutnya, kata dia, peyimpangan juga terjadi pada dana BKPG yang berasal dari APBA 2010 senilai Rp285 juta. Untuk menutupi kedok penyimpangan dana BLM PNPM MPd dalam program SSP, terduga WGB memanfaatkan kebijakan satuan kerja provinsi yang menurunkan perintah untuk mengosongkan rekening BKPG tahun 2010.

"Penyimpangan dana BKPG tahun 2010 dari 13 Desa dalam kecamatan Silihnara sebesar 285 juta rupiah. Dana tersebut disimpan ke rekening pribadi terduga dengan memanfaatkan kebijakan Satker. Karena Satker harus mengirimkan dana BKPG 2011, maka itu dana BKPG 2010 yang ada di rekening harus dikosongkan dulu," katanya.

Atas kasus itu, kata dia, jumlah total penyelewengan yang terjadi yaitu senilai Rp 788 juta. "Kami ingin kasus itu dituntaskan karena mengingat sudah lebih dari satu tahun tidak ada perkembangan," katanya.[](bna)

  • Uncategorized

Leave a Reply