Pemerintah Aceh Tak Halangi Kejati Usut DKP Aceh

PEMERINTAH Aceh mendukung proses penegakan hukum yang dijalankan aparat penegak hukum. Pernyataan ini disampaikan Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Murthalamuddin, menanggapi proses penyelidikan yang dilaksanakan Kejaksaan Tinggi Aceh terhadap kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

Murthalamuddin mengatakan Pemerintah Aceh tidak akan menghalang-halangi proses penegakan hukum. “Itu kan sesuai dengan semangat penegakan hukum. Pemerintah Aceh sangat menghormatinya,” katanya menjawab pertanyaan wartawan ATJEHPOST di Banda Aceh tadi petang.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh telah mendalami proses pengembangan terkait sejumlah kasus yang melilit Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. "Saat ini kami telah mengerahkan tim penyidik untuk mengusut tentang kasus DKP Aceh," ujar Kepala Seksi Penkum dan Humas Kejati Aceh, Amir Hamzah, SH saat dijumpai di ruang kerjanya, di Kejati Aceh, Banda Aceh, Kamis, 19 Juli 2014.

Saat ini pihaknya belum bisa memberikan detail penyidikan karena dalam proses pengembangan. Kejati Aceh juga belum menerima data lengkap untuk mengusut kasus di dinas tersebut. "Biar tim penyidik kami dulu memprosesnya di lapangan dan hasilnya nanti kita akan adakan konferensi pers," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sedang “sakit”. Di dinas ini ditengarai ada sejumlah kasus proyek yang mencuat. Di antaranya melibatkan Mas Dar yang diduga suami Kepala Dinas Kelautan Aceh, Raihanah.

Selain itu, sejumlah pejabat kunci memilih mundur dari jabatannya. Salah satunya adalah Sekretaris Dinas yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kamaluddin.

Informasi yang diperoleh ATJEHPOST.com dari sejumlah sumber terpercaya menyebutkan, kisruh di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh lantaran para pejabat di bawahnya merasa tidak bisa bekerja sama dengan Kepala Dinas Raihanah.

Sejumlah pejabat yang mundur teratur adalah Kamaluddin yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas,  Ismet Nasri (PPK Pengawasan), Syahril (Kabid Program), 5 anggota Pokja DKP 2013, Fairuz (Pelaksana Kabid Program yang ditunjuk menggantikan Syahril), Razali (Pokja Unit Layanan Pelelangan), dan Haris yang mundur setelah sempat menggantikan posisi Razali.

Para pejabat ini mundur teratur sejak Juli 2013 hingga akhir April lalu.

Bahkan lembaga Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menilai DKP Aceh sedang dilanda penyakit kronis. Gubernur Zaini Abdullah diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk menyelamatkan lembaga itu.

“Kasus boat harus diungkap. Sejak kasus boat bergulir semestinya Gubernur Zaini sudah harus bertindak,” kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, Kamis 12 Juni 2014.

Menurutnya, DKP Aceh hari ini diibaratkan sedang dilanda penyakit kronis. “Itu penyakit harus diamputasi. Kalau gubernur tidak mengobati, maka akan terus kronis,” kata dia.

Untuk diketahui, Raihanah dilantik Gubernur Aceh Zaini Abdullah sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh pada 5 November 2012.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply