Pemerintah Aceh Diminta Bersiap Hadapi ASEAN Economic Community

Anggota Komisi IV DPR RI, M Ali Yakob, mengatakan Provinsi Aceh sebagai bagian dari pengambil kebijakan dalam implementasi AEC di tanah air harus mempersiapkan seluruh masyarakat untuk menghadapi persaingan global di ASEAN.

“Dalam skala nasional, Pemerintah Pusat sedang melakukan berbagai upaya strategis untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam memahami dan menghadapi implementasi AEC. Kami harap Pemerintah Aceh juga dapat melakukan hal yang sama untuk memperkuat upaya proteksi terhadap potensi dan produk lokal,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima atjehpost.com Rabu 19 Maret 2014.

Penerapan AEC kata Ali, akan menunjang perluasan integrasi ekonomi regional dalam kawasan ASEAN. AEC sendiri dideklarasikan untuk mempercepat realisasi kawasan yang stabil, sejahtera, dan berdayasaing tinggi dengan memanfaatkan liberalisasi perdagangan. Di satu sisi diperkirakan penerapannya cukup positif menunjang pengembangan perekonomian Indonesia.

“Namun kalau pemerintah daerah tidak ikut serta secara aktif melibatkan masyarakat untuk menghadapi AEC, hal itu juga akan menjadi bumerang. Karenanya mau tidak mau kita harus mempersiapkan para nelayan kita untuk menghadapi AEC 2015,” ujarnya.

Impementasi AEC akan mempengaruhi semua sektor perekonomian masyarakat. Aceh sebagai daerah agraris dan lumbung pangan nasional memiliki tiga sektor utama yang memerlukan proteksi ganda dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh sendiri.

Ketiga hal itu meliputi pertanian dan perkebunan, kelautan, dan UMKM dengan sejumlah produk ekspornya.

Karena itu kalangan nelayan, para petani dan pelaku UMKM di Aceh juga perlu diingatkan untuk menghadapi AEC 2015. Apalagi diketahui saat ini, pengelolaan pertanian, perkebunan, dan kelautan di Aceh pada umumnya belum optimal menggunakan peralatan berteknologi.

Kondisi ini mengakibatkan terbatasnya nilai produksi di sektor-sektor tersebut, dan akan menjadi ancaman tersendiri karena produk-produk sejumlah negara tetangga memiliki kuantitas dan kualitas yang tinggi.

Di lain hal Ali melihat Pemerintah Aceh akan kesulitan menghadapi potensi muda yang terbelenggu dengan fenomena pencari kerja. Sementara itu untuk menghadapi AEC 2015, pemerintah memerlukan partisipasi yang tinggi dari masyarakat untuk menghidupkan iklim UMKM.

Hal itu mutlak mengingat pengembangan UMKM secara massif di berbagai provinsi akan mendukung kematangan Indonesia dalam bersaing di kancah ASEAN. “Penguatan kapasitas sarjana muda untuk digembleng sebagai pengusaha-pengusaha baru juga perlu dilakukan secara terstruktur oleh pemerintah daerah,” ujar Ali yang dikenal sebagai sahabat petani dan nelayan itu.

Selain itu dia juga berharap, baik nelayan, petani, dan pelaku UMKM dapat lebih pro-aktif dalam menghadapi penerapan AEC 2015. []

  • Uncategorized

Leave a Reply