Pemerintah Aceh diminta aktif berkomunikasi dengan Pusat soal Qanun Bendera

TERKAIT persoalan Qanun Bendera dan Lambang, Pemerintah Aceh diminta lebih efektif berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat.

"Pembahasan akan dilanjutkan kembali. Pemerintah Aceh akan diundang lagi, akan dilakukan lagi negosiasi terhadap Qanun Bendera dan Lambang Aceh," ujar Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian SH, ketika dihubungi ATJEHPOSTcom usai menghadiri pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu malam, 13 April 2013.

Menurut Edrian, pembahasan Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang dilakukan pada Sabtu sore tadi, lebih kepada merincikan jawaban Pemerintah Aceh terhadap hasil klarifikasi yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri sebelumnya.

Dalam pertemuan itu, kata Edrian, Pemerintah Aceh juga menyampaikan Qanun Bendera dan Lambang sebuah semangat baru bagi masyarakat Aceh untuk tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Karena selama ini Pemerintah Pusat belum pernah mendengarkan secara langsung seperti apa, maka kita menjelaskan bagaimana fungsi qanun itu sebenarnya," ujar Edrian.

Usai mendengarkan hal itu, kata dia, Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Direktur Jenderal Otda Djoehermansyah Djohan, Dirjen Kesbangpol Tanri Bali dan Dirjen Perundang-undangan Wahiduddin Adam meminta Pemerintah Aceh segera membangun komunikasi yang efektif dengan Pemerintah Pusat.

"Ya, kita diminta melakukan rutinitas negosiasi, melakukan pertemuan-pertemuan dengan Pemerintah Pusat agar semua berjalan baik. Dialoglah, untuk meyakinkan bahwa ini (bendera dan lambang) suatu semangat baru untuk Aceh, bukan untuk menimbulkan gejolak baru," katanya.[](rz)

  • Uncategorized

Leave a Reply