Pembebasan Tahanan Anak Tidak Terkait Grasi untuk Schapelle Corby

JAKARTA – Ahli Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, mengatakan bahwa pembebasan empat tahanan anak-anak dari penjara Australia pekan lalu tidak berkaitan langsung dengan dikabulkannya permohonan grasi oleh pemerintah untuk Schapelle Corby. Akan tetapi, pembebasan itu ia sebutkan lebih karena tekanan publik di Australia.

“Jadi kalau misalnya anak di bawah umur itu sebenarnya sudah rencana Australia (untuk dibebaskan dari penjara) karena mereka mendapat tekanan dari publiknya. Kemudian sempat juga tahanan anak yang bercampur (dengan tahanan orang dewasa) itu tidak punya fasilitas untuk mereka yang di bawah umur. Jadi tanpa diminta (oleh pemerintah Indonesia) pun sebetulnya harus dikembalikan (ke Indonesia). Ini juga komitmen pemerintahan Perdana Menteri (Julia) Gillard kepada Australia,” ungkap Hikmahanto Juwana kepada The Atjeh Post melalui telepon, Senin, 11 Juni siang.

Seputar empat tahanan anak asal Nusa Tenggara Timur, otoritas resmi Australia mengaku mereka dibebaskan setelah kasusnya dikaji ulang oleh Departemen Kejaksaan Agung Australia, berdasarkan desakan Komisi Hak Asasi Manusia di Negara itu serta keterangan dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa.

Sejak September 2008, sejumlah 147 warga Indonesia telah dikembalikan ke Indonesia atas dasar bahwa mereka kemungkinan besar masih anak-anak ketika pelanggaran hukum itu berlangsung.

“Lima puluh enam telah dipulangkan sejak 8 Desember 2011 karena setelah melalui proses mereka diketahui sebagai anak-anak, diberikan manfaat dari keragu-raguan oleh pihak penegak hukum; atau dinyatakan oleh pengadilan sebagai anak-anak. Selain itu, Pemerintah Australia telah mengidentifikasi lagi 28 kasus di mana anak-anak dicurigai telah dinyatakan bersalah dalam pelanggaran penyelundupan manusia dan ditahan di penjara-penjara Australia,” demikian isi siaran pers Kedutaan Besar Australia akhir pekan lalu.

Dua dari empat anak tersebut dibebaskan karena ada informasi baru yang menimbulkan keragu-raguan yang memadai tentang umur mereka pada saat penangkapan.  Kedua anak lainnya, yang juga dibebaskan lebih awal setelah hampir menyelesaikan jangka waktu non-pembebasan bersyarat mereka.

Sedangkan mengenai lolosnya permohonan grasi untuk Schapelle Corby, terdakwa 20 tahun penjara untuk kasus penyelundupan ekstasi seberat 4,2 Kg ke Bali, Hikmahanto mengatakan semula pemerintah Australia meminta agar ‘ratu ekstasi’ itu –julukan media massa untuk Corby, dapat menghabiskan sisa masa tahanannya di Australia. Dalam istilah hukum internasional, permintaan ini disebut “transfer of sentenced persons”.

“Yang pasti enggak ada pertukaran dengan Corby. Tetapi kalau soal 4 orang anak itu Kementerian Luar Negeri yang urus, kalau soal grasi untuk Corby itu urusan Kementerian Hukum dan HAM. Menurut saya tidak ada koordinasi yang bagus di Indonesia. Tidak ada alasan jelas mengapa ada grasi untuk Corby. Permintaan awal Australia adalah supaya Corby bisa menjalani sisa hukumannya di Australia, transfer of sentenced persons,” ungkap Hikmahanto yang mengikuti perkembangan kasus Corby sejak awal.

Seterusnya, ia berasumsi ada tekanan yang dilancarkan oleh pihak pemerintah Australia yang barangkali semula tidak disepakati oleh Kementerian Luar Negeri, sebab kedua negara sebetulnya telah meratifikasi Konvensi PBB Tentang Pelarangan Perdagangan Narkotika. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1997.

“Jadi ini untuk pertama kali dikeluarkannya grasi untuk pelaku kejahatan narkotika internasional, dan sebetulnya pemerintah Australia sudah meratifikasi konvensi  pelarangan pedagangan narkotika.  Kita sendiri tahun 1997 juga sudah ratifikasi. Artinya apa? Australia tahu bahwa kejahatan narkotika tidak bisa mendapatkan grasi karena kejahatan yang serius.” ujar Hikmahanto. []

  • Uncategorized

Leave a Reply