Pembangunan bendungan Krueng Keureuto Aceh Utara terkendala regulasi?

PEMBANGUNAN bendungan Krueng Keureuto, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara dikhawatirkan akan mengalami kendala lantaran adanya benturan antara peraturan baru dengan peraturan lama.

Hal itu disampaikan Asisten Satu Setda Aceh, Iskandar A. Gani, di sela-sela rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Aceh, di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Senin 20 Mei 2013. Salah satu hal yang dibahas dalam rapat itu menyangkut masalah pengadaan lahan untuk bendungan tersebut.

Di satu sisi, kata Iskandar, di kalangan pemerintah ada yang merasa bahwa pembangunan bendungan itu belum memenuhi aturan hukum yang berlaku. Di sisi lain, tim yang meneliti dan menelaah menyebutkan segala hal yang menyangkut perencanaan hingga pembangunan telah dilakukan sebelum keluarnya regulasi baru, sehingga masih digunakan aturan yang lama.

“Jadi ini ada sebuah benturan antara aturan hukum yang lama dengan aturan hukum yang baru. Kalau mengikuti aturan hukum yang baru ini kan sayang masyarakat,” kata Iskandar.

Aturan hukum yang lama maksud Iskandar ialah Peraturan Presiden tahun 2006 tentang pertanahan. Sedangkan aturan yang baru adalah UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

“Begitu keluarnya peraturan tersebut harus diikuti peraturan yang baru. Persoalannya kan (proses pembangunan bendungan Krueng Keureutoe) sudah berjalan. Kalau diikuti aturan yang baru, oleh tim yang sudah turun baik BPN atau lainnya katanya ini akan menjadi kendala,” ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Iskandar, Pemerintah Aceh meminta waktu agar persolan pertanahan ini kembali dikaji bersama. Termasuk bagaimana mempercepat lahirnya wewenang Pemerintah Aceh dalam bidang pertanahan.

“Karena ini menyangkut penggunaan uang negara, forum Forkopimda ini kan harus sependapat dulu. Maka kita akan mengkaji lagi proses lahirnya segala macam aturan pertanahan, termasuk mempercepat proses kewenangan Pemerintah Aceh terhadap masalah tanah. Ini kan PP-nya belum ada,” katanya.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply