Pejabat diminta jangan lupakan janji politiknya kepada ulama

KETUA Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama atau PWNU Aceh Tengku H Faisal Ali meminta pejabat tidak melupakan janji politiknya saat mengharapkan dukungan ulama. Hal ini disampaikannya dalam acara Malam Kebudayaan GP Ansor Aceh di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Jumat 14 Juni 2013.

Namun dia mengapresiasi Pemerintah Aceh karena melalui  Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD), mau mengucurkan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk insentif guru-guru di dayah.

"Sebuah angka yang besar mengingat selama ini belum pernah ada," katanya.

Sementara anggaran untuk pembangunan fisik dayah, kata dia, hanya berasal dari dana aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA yang ditempatkan melalui BPPD.

"Untung masih ada dana aspirasi sekalipun kadang ada komisi," ujarnya.

Namun dia mengajak semua pihak untuk tidak menggiring ulama ke sana ke mari, apalagi menjadikan ulama sebagai stempel, alat pendukung, apalagi alat propaganda. "Ulama meski penurut jangan dianggap sangat penurut. Ulama jangan dianggap bisa dibeli. Apalagi dianggap komoditas politik yang bisa diperjualbelikan sesuai kebutuhan," katanya.

Dia mengingatkan agar pejabat yang memang mau mendorong kemandirian dayah juga penting didukung dengan anggaran. Jangan dayah didorong mandiri tapi tidak didukung dana padahal pada saat yang sama banyak lembaga lain yang terus bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

"Kurang sedikit saja anggarannya bisa ribut terus," katanya.

Tgk Faisal Ali juga mengingatkan tentang kelakukan salah namun sudah dianggap wajar. Dia mencontohkan ketidakjelasan perjuangan politisi, mahasiswa, pelajar dan guru besar yang berkelahi.

Selain itu, kata dia, saat ini juga banyak tengku-tengku yang sibuk mengurusi kursi sehingga jika ada tengku yang tidak ikut sibuk jadi terasa ganjil, perangai-perangai tidak islami dari mereka yang merasa paling Islam sehingga wajah Islam yang rahmatan lil 'alamin terasa ganjil.

Hal itu terjadi, kata dia, karena rakyat hanya dijadikan sebagai permainan oleh orang-orang yang punya perasaan di luar batas kewajaran. Akibatnya, tambah Tgk Faisal Ali, koruptor tidak terusik lagi dengan suara ramai yang menuntut pemberantasan korupsi. Para pelaku khalwat tidak merasa perlu bertaubat, para penegak hukum tidak peka pada nasib hukum.

"Malah pemerintah yang seharusnya bisa berbuat banyak, mengapa tidak berbuat agak banyak," katanya.[](bna)

  • Uncategorized

Leave a Reply