Partai Bulan Bintang: Belum ada kesimpulan partai soal bendera Aceh

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Partai Bulan Bintang atau PBB, Erly Hasyim, mengatakan belum bisa mengambil sikap menyangkut pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang dilakukan dewan pada 22 Maret 2013 lalu.

“Saat paripurna pengesahaan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, saya tidak di tempat. Jadi secara kepartaian kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan," ujarnya kepada ATJEHPOSTcom, Rabu 10 April 2013.

Di DPR Aceh, Partai Bulan Bintang tergabung ke dalam Fraksi Partai Aceh.

Erly Hasyim mengatakan ia tidak hadir saat pengesahan qanun karena sedang berada di luar daerah untuk urusan partai.

Soal Qanun Bendera, kata Erly, keputusan yang diambil melalui rapat sudah sah karena mengikuti suara terbanyak.

Namun secara pribadi ia tidak bisa memberikan penjelasan, karena diterima atau tidaknya qanun harus diputuskan secara kepartaian.

Hingga saat ini, kata Erly, Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang belum merespon atau menanggapi pengesahan Qanun Bendera, kepada Dewan Pimpinan Wilayah PBB Aceh.

“Kalau nantinya ada respon dari pusat tentang masalah tersebut dan meminta DPW membahas, ya, kita bahas. Tapi hingga saat ini tidak ada reaksi setelah qanun disahkan,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PBB Aceh.

Menyangkut qanun itu, kata Erly, ada penentangan atau tidak dengan aturan yang berlaku semua tergantung dari uji materil Menteri Dalam Negeri menyangkut aturan daerah.

Jika dalam uji materil ada hal-hal yang harus diperbaiki, kata dia, Mendagri akan menyampaikannya secara tertulis.

“Namun yang terpenting menyangkut masalah tersebut, jangan dikerucutkan menjadi masalah besar. Yang harus dicari adalah solusi untuk menyelesaikannya," ujar Erly.

Ia juga menyarankan semua pihak menunggu keputusan usai pertemuan 13 April nanti antara Pemerintah Aceh, DPR dan Pemerintah Pusat.

Sebelumnya, Fraksi Partai Aceh dalam pendapat akhir saat pengesahan qanun pada 22 Maret 2013, yang dibacakan oleh Teungku Ramli Sulaiman dan Teungku Muharuddin, menyatakan menerima rancangan qanun tersebut untuk disahkan menjadi qanun Aceh.

"Terkait dengan pemaknaan warna hitam pada bendera Aceh. Fraksi kami (Partai Aceh-red) meminta agar maknanya diubah menjadi mengenang para syuhada yang telah gugur," kata Muharuddin.

Sebelumnya, kata dia, makna warna hitam di bendera Aceh, sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, pasal 4 ayat 7 huruf c, dimaknai sebagai duka cita perjuangan rakyat Aceh.

Kemudian, ujar Muharuddin lagi, Fraksi Partai Aceh juga meminta adanya penambahan pasal peralihan. Dimana, sebelum adanya hymne Aceh, penaikan bendera Aceh akan diiringi dengan azan.

Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh  (DPRA), Jumat, 22 Maret 2013 dan juga telah ditandatangani oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Pada 25 Maret 2013, qanun tersebut juga telah dimasukan dalam tambahan lembaran Aceh nomor 49.

Setelah disahkan, Menteri Dalam Negeri memberikan beberapa poin klarifikasi terhadap qanun itu. Kini, Pemerintah Aceh sedang menyiapkan jawaban atas klarifikasi untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.[](rz)

  • Uncategorized

Leave a Reply