Partai Aceh berterimakasih pada Pemerintah Aceh dan DPRA

WAKIL Ketua Umum Partai Aceh, Kamaruddin Abubakar, sangat bersyukur atas berakhirnya konflik regulasi soal quota bakal calon legislatif. “Alhamdulillah akhirnya yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Pemerintah Aceh, dan memang seharusnya begitu,” kata Kamaruddin yang akrab disapa Abu Razak ini kepada wartawan ATJEHPOSTcom tadi sore.

Abu Razak juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Aceh dan juga DPR Aceh yang tetap mempertahankan dan bahkan memperjuangkan keberadaan UUPA ini. “Kami di Partai Aceh memang dari semula bertahan soal quota untuk caleg itu 120 persen, kita menyiapkan calon-calon untuk quota itu,” katanya. “Kami dari awal mematuhi apa yang sudah digariskan dalam UUPA.”

Soal seringnya terjadi benturan antar peraturan, Abu Razak memakluminya. “Kan kita sama-sama belajar untuk dewasa dalam menyikapi perbedaan pandangan. Kemudian kita sama-sama pula memahaminya dan menemukan sudut pandang yang sama dalam melihatnya. Titik temunya juga kita dapatkan melalui dialog yang intens tanpa perlu saling menyalahkan,” katanya.

“Kepada semua pihak yang telah menyelesaikan persoalan dengan dewasa kita ucapkan terimakasih,” katanya. Selain itu, Abu Razak mengharapkan seluruh KIP di Aceh tak menyembunyikan informasi soal keputusan itu.

Perbedaan pendapat antara Pemerintah Aceh dan Bawaslu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berakhir dalam sebuah pertemuan di lantai 8 Dirjen Otda Kemendagri, menghasilkan sejumlah keputusan penting, Selasa 21 Mai 2013.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Komisi A DPR Aceh, eksekutif Aceh, Dirjen Otda Djohermansyah Djohan, Komisioner Bawaslu RI dan Ketua KPU Husni Kamil Manik. “Rapat ini menghasilkan tiga keputusan penting,” kata kata Ketua Komisi A DPR Aceh, Adnan Beuransyah, kepada ATJEHPOSTcom.

Pertama, kata Adnan, KPU Republik Indonesia akhirnya mengakomodir keinginan Pemerintah Aceh agar kuota bakal caleg sebanyak 120 persen untuk Aceh. Kebijakan ini merujuk pada Qanun Nomor 3 Tahun 2008 dan Undang-Undang Pemerintah Aceh.

“KPU akhirnya mengabulkan permintaan Pemerintah Aceh agar kuota caleg sebanyak 120 persen sesuai qanun dan UUPA,” kata Adnan Beuransyah.

Kedua, ujar dia, KPU juga mencabut SK perpanjangan masa tugas KIP Pidie Jaya dan KIP Subulussalam. Padahal, sebelumnya DPRK setempat telah mengajukan nama-nama anggota KIP baru untuk di-SK-kan.

“KPU akan melantik nama yang diusulkan DPRK,” kata dia.

Sedangkan yang ketiga, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh yang dilantik oleh Bawaslu Pusat, Senin 15 April 2013 lalu, akan kembali dibubarkan.

“Kita sepakat Bawaslu Aceh yang dilantik beberapa waktu lalu dibubarkan. Bawaslu RI menghormati UUPA dan rekrutmen merupakan domain kerja DPR Aceh. Rekrutmen akan dilakukan ulang berdasarkan UUPA,” kata politisi Partai Aceh ini lagi.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply