Parpol Nasional Dinilai Tak Efektif, Warga Minta MK Sahkan Parpol Lokal

JAKARTA – Merasa partai politik (parpol) nasional tidak efektif menampung aspirasi warga daerah, dua orang warga asal Jakarta dan Brebes mengajukan uji materi UU No 2/ 2011 tentang Partai Politik. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi (MK) agar membuka peluang partai lokal di seluruh Indonesia dalam melaksanakan aspirasi rakyat.

Saat ini partai lokal yang berada di Indonesia hanya terdapat di Provinsi Aceh. Para pemohon itu ialah warga asal Brebes, Jamaludin dan warga Jakarta Andryani. Sehari-harinya kedua pemohon ini ialah aktifis buruh di daerahnya masing-masing

"Jadi bukan hanya Aceh saja tapi semua provinsi juga dibuka. Tentang syarat apa dia mampu atau tidak untuk mengikuti pemilu itu sudah dibuat oleh pemerintah Aceh dalam UU Pemilunya," kata kuasa hukum pemohon, M Hafidz, usai mengikuti sidang pemeriksaan di Gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (22/10/2012).

Menurutnya warga yang ikut memilih dalam pemilu membuktikan bahwa partai nasional belum mampu menjalankan amanahnya sehingga dampaknya belum bisa dinikmati oleh masyarakat. Sedangkan partai lokal memiliki kemampuan untuk membangun daerahnya tanpa ada intervensi dari pusat. Selain itu juga lebih fokus dalam pembangunan suatu daerah dibanding partai bersifat nasional.

"Kami menginginkan kesetaraan dalam ekonomi pembangunan budaya. Nah, apakah selama ini telah diakomodir oleh partai nasional?" beber Hafidz.

Para pemohon menggugat Pasal 1 angka 1 dan pasal 3 ayat 2 huruf c dan UU No 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pasal 8 ayat 2 huruf b, huruf c, dan huruf d.

Sidang pleno perbaikan permohonan diketuai Hamdan Zoelva dan dua hakim anggota Akil Mochtar dan Ahmad Sodiki. Sidang akan dilanjutkan 2 minggu ke depan dengan agenda Rapat Permusyawaratan Hakim. | sumber: detik.com

  • Uncategorized

Leave a Reply