Pangdam Minta Rancangan Qanun Lambang Aceh Dikonsultasikan ke Pusat

BANDA ACEH –  Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Zahari Siregar, meminta para pihak untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat sebelum mengesahkan Rancangan Qanun Bendera dan Lambang Aceh menjadi produk hukum di Aceh.

“Karena biar bagaimanapun Aceh bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Mayjen TNI Zahari Siregar saat menghadiri seminar pencegahan korupsi bersama KPK, di gedung serbaguna Setda Aceh, Selasa 20 November 2012.

Menurut Mayjen Zahari, konsultasi itu sangat penting sehingga tidak ada miskomunikasi antarlembaga vertikal di Aceh. “Kita ingin pembangunan di Aceh terus berjalan atau mempertahankan hal demi sekelompok orang?” kata Zahari Siregar.

Di luar hal itu, kata Zahari, peraturan pemerintah memang membolehkan pemerintah daerah mengibarkan bendera dan lambang lokal, namun dengan catatan bukan bendera atau lambang bekas separatis.

“Kalau bisa jangan prematur. Jangan sampai direalisasi di lapangan tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Kemudian, kata Pangdam, pihak terkait seharusnya juga dipanggil saat sebuah peraturan dibuat. Hal ini untuk mencegah mis komunikasi. “Tapi saya tidak pernah diundang," ujarnya.(rz)

  • Uncategorized

Leave a Reply