Home Opini Seandainya DPR Aceh ‘Ngotot’ untuk Kepentingan Rakyat

Seandainya DPR Aceh ‘Ngotot’ untuk Kepentingan Rakyat

118
0

SIAPA “aktor utama” di balik “suksesnya” rapat paripurna untuk “mendepak” Sulaiman Abda dari kursi wakil ketua DPR Aceh?

Bagi sebagian rakyat Aceh, pertanyaan itu barangkali tidak penting. Akan tetapi menjadi “penting” jika pertanyaannya kemudian: “Apakah ‘aktor utama’ di balik ‘suksesnya’ rapat paripurna Rabu malam itu juga selalu ‘ngotot’ untuk kepentingan rakyat banyak?”

Pat tacok? hana barang! Teramat langka jika saat ini ada anggota dewan yang jiwa raganya seutuhnya untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan kelompoknya, dan para ‘penjilat’ disekelilingnya,” begitu acapkali saya dengar sindiran sebagian warga terhadap anggota dewan masa kini.

Mengapa muncul pertanyaan: “Siapa ‘aktor utama’ di balik ‘suksesnya’ rapat paripurna untuk ‘mendepak’ Sulaiman Abda dari kursi wakil ketua DPR Aceh?” Karena menurut saya yang bukan pengamat politik, tipis kemungkinan rapat paripurna itu “sukses” jika tanpa “campur tangan” pihak tertentu di DPR Aceh.

Sebab, berdasarkan berita yang saya baca, rapat paripurna itu sempat diskor lantaran anggota DPR Aceh atau DPRA yang hadir tidak memenuhi kuorum. “Hansep syarat, han sah rapat”. Dan rapat itu diskor bukan sekali, tapi dua kali.

Artinya, menurut perkiraan saya, di celah-celah itu, ada upaya pihak tertentu agar anggota DPRA yang tadinya “malas” menghadiri rapat paripurna itu lekas datang ke gedung dewan. Apakah “dibujuk, dirayu-rayu, digoda, diiming-imingi sesuatu, dll.,” yang bahasa halusnya “mengundang”. Surat undangan pastinya sudah dikirim sebelumnya, tapi malam itu “mengundang” agar rapat paripurna “sukses”.

Neujak laju keunoe bagah, meuhan…,” umpamanya begitu cara “mengundang”. Pastinya pihak tertentu itu yang lebih tahu “jurus cakologi politek”, tentunya dengan sikap “ngotot”.

Saya tidak ingin masuk ke ranah “konflik internal” Partai Golkar Aceh yang berlanjut terhadap rapat paripurna “mendepak” Sulaiman Abda dari kursi wakil ketua DPRA. Karena saya bukan kader atau simpatisan partai politik tertentu. Saya sebagai rakyat Aceh hanya tertarik soal sikap “ngotot” itu tadi. Sikap “ngotot” yang ditunjukkan pimpinan dan anggota DPRA.

Saya kemudian mencoba berandai-andai, jika DPRA tidak sekadar “ngotot” rapat paripurna itu, akan tetapi “ngotot” pula untuk kepentingan rakyat banyak. Misalnya, saat ini banyak warga hidup melarat, persentase penduduk miskin di Aceh jauh di atas rata-rata nasional, padahal provinsi ini diguyur uang berlipat. Apakah DPRA “ngotot”, berdiri paling depan, memanggul kepentingan rakyat miskin itu?

Apakah DPRA “ngotot” mengkritisi “patgulipat anggaran akhirnya masuk kantong pejabat?” Apakah DPRA “ngotot” memikirkan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat banyak?

Dan apakah DPRA “ngotot” mempersoalkan terus menerus dengan langkah nyata ketika Pemerintah Aceh tidak mampu secara maksimal merealisasikan 10 Program Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017?

Mulai program (1) Reformasi Birokrasi dan Tatakelola; (2) Keberlanjutan Perdamaian; (3) Dinul Islam, Adat dan Budaya; (4) Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Pertanian; (5) Penanggulangan Kemiskinan; (6) Pendidikan; (7) Kesehatan; (8) Infrastruktur yang Terintegrasi; (9) Sumber Daya Alam Berkelanjutan; (10) Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan.

Tunjukkan kepada kami rakyat Aceh, bukti pimpinan dan anggota DPRA “ngotot” terkait persoalan-persoalan itu!

*Irmansyah, warga Lhokseumawe.