Home Opini Riau Berasap Salah Siapa?

Riau Berasap Salah Siapa?

153
0

Kondisi politik Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan, tidak stabil, tanpa struktur, dan sulit dikendalikan. Berbagai macam isu politik kini bermunculan, alih-alih isu tersebut entah sengaja diciptakan supaya isu kenaikan harga dolar dapat terkesampingkan atau memang terjadi dengan sendirinya. Semua kembali kepada cara kita menganalisis isu tersebut. Lantas, bagaimana peran negara, apa kabar pemerintah?

Seharusnya negara sesegera mungkin mengambil sikap/langkah dan tindakan agar situasi politik negara kembali kondusif. Stabilitas politik negara mulai kocar-kacir, rakyat pun begitu risi dengan berbagai macam gejolak politik saat ini, baik yang diciptakan maupun yang terjadi dengan sendirinya. Ini mengakibatkan hilangnya nasionalisme rakyat terhadap negara dan pemerintah.

Mengenai kondisi Riau saat ini, kabut asap yang menyelimuti provinsi tersebut dan sekitarnya kini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Tak hanya itu, negara tetangga pun mulai merasakannya, baik Singapura maupun Malaysia.

Berbagai ancaman perlahan-lahan kini mulai tercium, baik dari masyarakat, mahasiswa, maupun tokoh politik Riau. Keinginan “Riau Merdeka” tak luput dari ketidakpekaan Pemerintah Pusat terhadap daerah tersebut. Pemerintah begitu lambat menangani berbagai kasus perusakan hutan di Riau, padahal Provinsi Riau merupakan daerah yang memberikan pajak terbesar kepada Indonesia sebagaimana diinformasikan sejumlah media bahwa ekspor Riau mencapai 1,15 miliar Dolar AS.

Kontribusi ekspor Riau kepada nasional sebesar 10,04%. Selain itu, Riau juga penghasil CPO dan migas terbesar. Namun, hari ini Pusat masih belum peka dan terkesan lamban menangani kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini.

Pembakaran hutan kembali terjadi di Provinsi Riau akhir-akhir ini. Akibatnya, masyarakat sekitar resah sehingga terjadi mogok kerja/aktivitas selama 3 minggu. Ini merupakan ulah yang berulang kali dilakukan oleh perusahaan yang masih aktif di wilayah hutan Riau.

Pihak penegak hukum pun sudah mengantongi 7 perusahaan yang dianggap biang kerok pembakaran hutan, yaitu  PT RPP di Sumatra Selatan, PT BMH di Sumsel, PT RPS di Sumsel, PT LIH di Riau, PT GAP di Kalimantan Tengah, PT MBA di Kalimantan Tengah, dan PT ASP di Kalteng, sebagaimana dikutip di BBC, 16 September 2015. Selain itu, kata Jenderal Kepala Kepolisian Badrodin Haiti, masih ada 20 nama lainnya yang masih dalam pemeriksaan. Dia menyarankan kepada pemerintah selaku regulator agar diberikan sanksi hukum yang berat (pencabutan Izin) terhadap perusahaan tersebut.

Menurut aktivis lingkungan, dan pemantau perusakan hutan (Eyes on the Forest) dan Walhi Riau, hal ini sudah berulang kali terjadi dan dilakukan oleh perusahaan yang sama. Namun, ringannya sanksi yang diberikan oleh penegak hukum tidak menimbulkan jera efek jera. Selain itu, perusahaan-perusahaan itu sulit diatasi karena mengandalkan “beking” dalam melakukan aktivitas di daerah-daerah terlarang, seperti kawasan hutan lindung.

Sebenarnya, masyarakat dan aktivis lingkungan menginginkan adanya terobosan baru dari Pemerintah Pusat selaku regulator yang mempunyai kewenangan besar dalam mengambil keputusan untuk menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran sehingga dengan adanya tindakan yang represif, pihak perusahaan akan merasakan efek jera.

Undang-undang yang telah dilahirkan negara menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus-kasus pembakaran hutan di antaranya adalah sebagai berikut.

Pasal-Pasal Pidana Pembakaran Hutan

  • Undang-Undang Perkebunan 39 tahun 2014, pasal 108:

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

  • Undang-Undang Kehutanan, pasal 78

Pelaku pembakar hutan dikenai hukuman beragam dari satu hingga 15 tahun penjara dengan denda Rp50 juta sampai Rp1,5 miliar.

  • UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Penulis: Shaivannur, mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang.