Drama PAW Sulaiman Abda

DRAMA yang bernama PAW (Pergantian Antar Waktu) Sulaiman Abda di DPR Aceh akhirnya selesai dan telah mengambil keputusan menjelang larut malam 30 September 2015. Sebuah drama yang banyak ditonton, ditunggu dan dibicarakan oleh khalayak ramai di ibukota Propinsi Aceh, baik oleh praktisi pulitek, penggemar pulitek maupun kaum awam.

Rapat paripurna DPRA, setelah dua kali ditunda karena tidak mencukupi kuorum itu akhirnya memutuskan untuk memberhentikan mantan Ketua DPD Golkar Aceh, Drs Sulaiman Abda, sebagai wakil pimpinan DPRA. Dewan kemudian menggantikannya dengan kompatriot Sulaiman Abda di Partai Kuning, Muhammad Saleh.

Proses PAW ini menjadi sesuatu yang luar biasa mengingat sampai hari ini, masyarakat masih belum mengetahui siapa sebenarnya yang berkuasa di Partai Golkar: kubu Bali atau kubu Ancol?

Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun tidak bisa menjawab pertanyaan siapa yang berhak mengusulkan calon di pilkada serentak nasional tahun 2015 ini: Golkar ARB kah? Atau Golkar Agung Laksono kah?

Sebuah kesepakatan akhirnya dicapai untuk mencegah adanya kegagalan mencalonkan kepala daerah dari Partai Beringin ini. Sebuah tim yang terdiri 10 orang perwakilan dari kedua kubu bekerja mengajukan nama yang disepakati kepada KPU. Pengajuan nama calon kepala daerah harus disertai surat dukungan dari kedua faksi. Solusi ini diambil untuk mengisi kekosongan akibat adanya upaya hukum yang diusahakan pihak internal Golkar untuk mencari siapa jawara sejati yang berhak duduk di Slipi.

Preseden yang menyejukkan tersebut ternyata tidak terlalu laku di daerah. Konflik berlangsung di semua DPD Tingkat I dan II Golkar di seluruh Indonesia. Dualisme pun otomatis terjadi dan semua terpacu untuk menjadi nomor satu. Nikmatnya kekuasaan memang selalu membuat orang-orang pandai mau dan tidak malu-malu untuk berkontestasi. Kubu ARB di Aceh yang dimotori Yusuf Ishak dan Muntasir Hamid melakukan move penting dengan mengajukan permintaan PAW Sulaiman Abda, yang dikenal sebagai pendukung kubu Agung Laksono. Sebuah move yang sangat hebat mengingat proses ini berjalan sangat cepat, tidak lebih dari dua pekan sesudah paripurna mendapatkan keputusan. Kesan buru-buru dan “dipaksakan” pun muncul. Ada apa ini?

Proses pemberhentian Sulaiman Abda dari pimpinan DPRA dibumbui pernyataan dari Golkar kubu Bali yang akan mendukung pencalonan Mualem sebagai Gubernur Aceh di Pilkada 2017. Rumornya gayung pun bersambut, Mualem meminta anggota DPRA dari Partai Aceh untuk menyegerakan penggantian ini.

Memang politik tidak jauh-jauh dari transaksi semacam ini, dan sudah menjadi rahasia umum dimana-mana. Kalau memang demikian yang terjadi, mungkin perhitungan matematis sudah dilakukan dengan cermat oleh kubu Mualem. Tapi apakah pakar matematika kubu Mualem dan Muntasir sudah memasukkan variable penentu bahwa ada fakta belum tentu ARB yang akan menjadi pemenang di dalam perebutan keabsahan kepengurusan Partai Golkar? Bukankah proses hukum masih bergulir? Bukankah Agung Laksono juga punya kans? Bahkan, bukankah ada ancaman muncul Partai Golkar kubu ketiga yang kabarnya akan merangkul semua pihak dan mengadakan sebuah munaslub?

Tapi bisa saja para pakar matematika mengabaikan variable-variable ini, karena bisa saja menurut mereka siapa pun yang menjadi raja secara nasional di Partai Golkar, ketokohan Mualem dan kesolidan Partai Aceh pasti akan mengantarkan Mualem ke kursi Aceh-1 tahun 2017.

Perandai-andaiaan ini mungkin kurang lengkap tanpa menanyakan, “Jadi, kalau semisal Golkar Aceh bukan variabel penentu di dalam pencalonan Mualem, kenapa terburu-buru melaksanakan proses PAW Sulaiman Abda?” Apakah Sulaiman Abda sendiri menjadi ancaman bagi Mualem di Pilkada Aceh 2017? Atau, apakah Sulaiman Abda menjadi ancaman bagi Partai Aceh dan partai-partai lain pendukung paripurna PAW ini? Atau apakah Sulaiman Abda adalah ancaman bagi pimpinan DPRA yang lain mengingat dia adalah yang paling senior dan berpengalaman, dan mungkin yang paling paham mengenai anggaran?

Wow, kalau ini benar, bukan kah Sulaiman Abda ini hebat sekali? Superman-kah dia sehingga harus dijegal jauh-jauh hari?

Sejarah politik Aceh selama 10 tahun terakhir mencatat hegemoni partai lokal telah mengubah peta kekuatan di propinsi paling barat Sumatera ini. Partai Aceh menjadi juara berturut-turut di dua pemilu 2009 dan 2014, walaupun terjadi penurunan jumlah kursi DPRA di pileg terakhir.
Partai nasional (istilah yang sampai hari ini baru ada di Aceh) pun keteteran dan “goyang” di Pileg 2009. Partai Golkar Aceh, adalah pemenang kedua pemilu 2014, naik peringkat dari peringkat ketiga di pileg sebelumnya. Kemunculan adik biologisnya parnas baru, Nasdem Aceh yang secara fenomenal telah mencuri perhatian masyarakat dengan menjadi juara 3 di tahun 2014.

Partai Golkar Aceh tetap survive dengan jumlah kursi yang malah bertambah. Prediksi Nasdem akan mencuri pemilih tradisional Golkar Aceh ternyata tidak (signifikan) terjadi. “Kesuksesan” Golkar Aceh ini tentu tidak lepas dari peran sang nahkoda, Sulaiman Abda yang memegang kendali sejak 2009.

Kemampuan politik Sulaiman Abda sudah terasah selama puluhan tahun. Kepiawaian melakukan komunikasi politik adalah modalnya untuk membuat Golkar Aceh tetap tegak. Walau muncul kritik dan tuduhan kerap menjalankan politik dua kaki di beberapa even politik di Aceh, dia telah membuat Golkar Aceh mampu berperan di banyak lini yang mempengaruhi kebijakan di Aceh.

Sulaiman Abda adalah seorang penyintas yang berhasil menularkan ketangguhan ini kepada partainya. Jumlah pemilih kedua terbanyak di level pimpinan DPRA dengan 17 ribu suara adalah salah satu fakta yang tidak bisa ditutupi.

Tetapi, apakah supermanship ini yang membuat Sulaiman Abda didepak beramai-ramai dari pimpinan DPRA? Wallahualam! Yang jelas di tengah banyaknya persoalan di Aceh, di tengah alotnya tahapan pembahasan APBA-P, dan banyaknya rancangan qanun yang belum terselesaikan, ternyata DPRA kita lebih senang mengurus hal-hal remeh seperti ini. Mungkin mereka lelah!

Dari kejadian ini, kritikan harus kita sampaikan untuk Golkar Aceh karena gagal melokalisir persoalan di internal, bersambut pula dengan pragmatisme elit politik menjelang pilkada 2017. Ujung-ujungnya kepentingan rakyat yang akan dirugikan.[]

Penulis: T. Mahfud, nelayan yang tinggal di Deah Glumpang, Banda Aceh

Leave a Reply