Ombudsman RI Tindaklanjuti Dugaan Dana LPSDM di Dinas Pendidikan

LEMBAGA Ombudsman RI Perwakilan Aceh akan menindaklanjuti dugaan penempatan dana beasiswa tinggi yang dikelola LPSDM di Dinas Pendidikan Aceh. Jika dugaan tersebut benar, kebijakan ini dinilai mal adminitrasi dan pelanggaran serius.

Pernyataan ini disampaikan oleh M. Fadhil Rahmi, LC, Asisten I Ombudsman RI Perwakilan Aceh, kepada ATJEHPOSTcom, Rabu 16 Juli 2014.

“Ombudsman meminta klarifikasi terkait penempatan dana LPSDM di Dinas Pendidikan Aceh,” ujar M. Fadhil Rahmi.

Selain itu, Ombudsman juga akan melakukan klarifikasi dan cross check ke pihak LPSDM ataupun Dinas Pendidikan Aceh mengenai pelanggaran dan juga dasar hukum penetapan dana tersebut.

“Apakah mekanismenya sudah tepat atau tidak," ujar M. Fadhil Rahmi.

Menurutnya, jika hasil klarifikasi tersebut terdapat indikasi mal administrasi, maka Ombudsman akan mempelajari dan menelaah lebih dalam.

"Idealnya harus diklarifikasi karena sudah menjadi konsumsi publik dan pihak-pihak terkait juga harus memberi penjelasan agar tidak menjadi kontroversi dan simpang siur informasi," ujarnya lagi.

Sebagaimana yang diketahui, penempatan pos anggaran beasiswa pendidikan tinggi di Dinas Pendidikan Aceh diduga melanggar aturan. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan tupoksi serta kewenangan yang diembankan kepada Dinas Pendidikan Aceh.

Informasi yang diperoleh ATJEHPOSTcom, anggaran beasiswa pendidikan tinggi sebenarnya dikelola oleh LPSDM Aceh. Namun karena legalitas LPSDM tidak memungkinkan untuk mengelola dana sendiri, dana tersebut akhirnya dititip melalui dinas teknis.

Pada tahun-tahun sebelumnya, dana pendidikan tinggi dititip di Biro Isra Pemerintahan Aceh. Namun pada APBA 2014, dipindahkan ke pos anggaran Dinas Pendidikan Aceh. Jumlah anggaran ini sendiri, mencapai puluhan miliar.

“Ini bisa jadi temuan. Karena berdasarkan tupoksi dan kewenangan yang diembankan oleh Dinas Pendidikan Aceh, mereka tak berhak dan memiliki wewenang untuk mengurusi perguruan tinggi, apalagi beasiswa,” ujar sumber ATJEHPOSTcom.

Menurut sumber ini, jika Dinas Pendidikan Aceh tetap mengelola dana ini maka besar kemungkinan akan terjadi pelanggaran kewenangan dan tupoksi kerja. “Pengalihan pos anggaran ini juga bisa pidana dan rawan terjadi penyelewengan yang menyebabkan kerugian Negara,” kata dia. 

  • Uncategorized

Leave a Reply