North Aceh Air, mimpi terbang dari utara

SELAIN Seulawah NAD Air dan Aceh Air, di provinsi ini juga pernah ada gagasan membentuk maskapai penerbangan North Aceh Air. Rp6 miliar uang daerah dari APBK tahun 2008 disedot sebagai penyertaan modal untuk PT North Aceh Air (NAA). Setelah beberapa kali terbang Lhokseumawe-Medan, pada Mei 2008, pesawat NAA “patah sayap” alias tiarap.
______________________________

North Aceh Air bermula dari gagasan wakil bupati saat itu Syarifuddin. Tujuannya, butuh pesawat agar investor lebih mudah masuk ke daerah itu. Lalu, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengusulkan dana dalam Rancangan APBK 2008 senilai Rp17 miliar untuk perusahaan penerbangan ini. Namun setelah melewati pembahasan, dewan hanya menyetujui Rp6 miliar.

“Dari Rp6 miliar untuk NAA dari APBK 2008, Rp2 miliar ditempatkan pada Perusahaan Daerah Bina Usaha Aceh Utara untuk pengurusan izin operasional pesawat dan Rp4 miliar lagi di Dinas Perhubungan Aceh Utara sebagai penunjang operasional NAA,” kata sumber The Atjeh Times di lingkungan Pemerintah Aceh Utara.

Bustanuddin yang menjabat Kepala Dinas Perhubungan Aceh Utara pada 2008 membenarkan hal itu. Kata dia, pesawat yang digunakan ketika itu ialah milik Pelita Air Service. “PT NAA join dengan Pelita Air, tapi disebut pesawat NAA,” kata Bustanuddin saat dihubungi, Kamis, 31 Januari 2013.

PT NAA di bawah pimpinan Henry Wibisono membuka kantor di Lido Graha Hotel Lhokseumawe. Untuk penjualan tiket, selain di Lido Graha Hotel, juga bisa diperoleh pada Natari Travel di Lhokseumawe. Selain itu, NAA membuka kantor di Medan dan Jakarta.

Penerbangan perdana pesawat NAA dilepas oleh Wabup Syarifuddin pada 16 Mei 2008 di Bandara Malikussaleh Aceh Utara. Ikut hadir para kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRK, kalangan dunia usaha, serta tokoh masyarakat dari sejumlah kabupaten dan kota tetangga Aceh Utara.

Celakanya, NAA tiarap setelah beberapa kali terbang pulang pergi Lhokseumawe-Medan pada pertengahan 2008. Terhentinya operasional pesawat NAA sebenarnya sudah diprediksikan sejumlah kalangan. Pasalnya, selain operasional maskapai ini terkesan terlalu dipaksakan, juga tidak didukung oleh kalangan proyek vital yang beroperasi di Aceh Utara.

“Kalau tidak salah saya, hanya 17 kali terbang, lalu berhenti karena banyak seat yang tidak terisi. Jumlah seat 80 lebih, yang terisi tidak sampai sebagian. Waktu itu PT Arun menolak mem-booking seat,” kata Bustanuddin.

Sebenarnya, sejak Wabup Syarifuddin melempar wacana tentang pesawat NAA, sudah muncul penolakan dari elemen sipil. Salah satunya LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang berulang kali meminta Dewan Aceh Utara menolak usulan dana untuk NAA dalam APBK 2008.

MaTA mencurigai pengalokasian dana untuk penyertaan modal PT NAA sarat kepentingan eksekutif Aceh Utara. Belakangan MaTA mencium indikasi korupsi dalam pengelolaan anggaran NAA tersebut sehingga melaporkan kasus itu ke Kejati Aceh pada 2009.

“Tapi sampai sekarang kasus yang kita laporkan itu terkesan diabaikan karena tidak ada penjelasan ke publik sejauh mana sudah proses yang telah dilakukan. Kita berharap pada Kejati Aceh saat ini agar kasus dana NAA itu dibuka kembali, minimal ada kepastian hukum,” kata Koordinator MaTA Alfian.

Menurut Bustanuddin, dari Rp4 miliar dana APBK Aceh Utara tahun 2008 untuk NAA yang ditempatkan pada Dinas Perhubungan, hanya terpakai Rp2,7 miliar.

Sebab, kata dia, NAA tiarap di tengah jalan. “Dana Rp2,7 miliar yang terpakai itu ada laporan pertanggungjawabannya dari PT NAA karena mereka yang kelola,” kata Bustanuddin yang pada 2009 dimutasikan dari Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Dinas Pasar, Pertamanan, dan Kebersihan Aceh Utara.

Yang lebih mengetahui pengelolaan dana tersebut, tambah Bustanuddin, Direktur Utama PT NAA Henry Wibisono dan mantan Wabup Aceh Utara Syarifuddin. “Sekarang kita tidak tahu lagi di mana mereka berada,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Humas Kejaksaan Tinggi Aceh Amir Hamzah mengatakan dokumen kasus itu belum masuk ke Kejaksaan.

“Kita sudah cek tadi, baik di bidang Pidsus (Pidana Khusus) maupun di Intelnya, tidak ada penanganan kasus tersebut dalam sifat lidik (penyelidikan),” ujar Amir Hamzah, Kamis pekan lalu.

Namun, Amir berjanji akan kembali mencari dokumen kasus itu. “Kita juga hampir semua staf baru di sini, jadi kita harus menelusuri kembali,” ujar Amir.

Ia mengatakan juga sudah menghubungi Kejaksaan Negeri Aceh Utara untuk menelusuri kasus itu.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply