[Wawancara] Mendagri: Gubernur Harus Mengamankan Kebijakan Pusat di Aceh

MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyempatkan diri ngopi di 3 In 1, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015. Ia ditemani sejumlah stafnya, mantan anggota DPR RI asal Aceh Marzuki Daod, serta Pj. Gubernur Kalimantan Selatan Tarmizi A. Karim.

Di sela-sela ngopi tersebut, Mendagri menyempatkan diri diwawancarai  wartawan portalsatu.com, Murdani Abdullah. Topik pembicaraan mulai dari persoalan APBA hingga Qanun Wali Nanggroe yang tak kunjung ada kejelasannya di Pemerintah Pusat.

Berikut petikan hasil wawancara tersebut:

Bagaimana Anda melihat serapan APBD Aceh 2015 yang cenderung lamban?

Saya sudah bertemu dengan Gubernur Aceh terkait pencapaian serapan APBA 2015. Gubernur mengaku cukup optimis jika realisasi bisa mencapai 80 persen hingga akhir tahun nanti. Kita hargai. Namun, nanti kita juga akan melakukan evaluasi kembali di akhir tahun.

Pengesahan APBD Aceh cenderung terlambat setiap tahun. Tahun lalu ada teguran. Kalau terlambat tahun ini, apakah ada sanksi?

Kita meminta ini tidak terulang, terutama untuk APBA 2016.

Nanti kita bahas lagi. Masalah sanksi itu dari Kementerian Keuangan.

DPR Aceh pernah konsultasi soal pembentukan Rancangan Qanun Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Apa komentar Anda?

Kita tak mempermasalahkan Rancangan Qanun Badan Reintegrasi Aceh yang sedang dibahas DPR Aceh asal Raqan itu sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA.

Pada prinsipnya Pemerintah Pusat mengakui aturan baku di Aceh, MoU dan UUPA. Ada hal-hal yang jadi (kewenangan Pusat-red) dan hal-hal yang diatur dalam MoU, tidak masalah.

Itu (Raqan BRA-red) kita hargai dan kita hormati. Itu aja persoalannya, simple. Dengan kekhususannya, dengan MoU Helsinki, beberapa Perda (qanun-red) yang menjadi kewenangan DPRD (DPRA-red) saya kira tidak ada masalah.

(Wawancara sempat terputus beberapa menit karena ada warga yang meminta foto bareng dengan Mendagri)

Artinya Anda mendukung?

Pemerintah Pusat pada prinsipnya menghargai kekhususan Aceh yang tercantum dalam UUPA dan MoU Helsinki.

Kitab sucinya Aceh kan, MoU Helsinki.

Kalau soal Qanun Bendera Aceh bagaimana?

(Mendagri menjawab sambil berdiri. Rombongan menuju ke mobil dan hendak meninggalkan Warkop 3 In 1)

Kalau bendera pada prinsipnya harus tunggal. Sebagai bagian dari negara, ya merah putih. Harus tetap merah putih.

Gubernur sebagai bagian dari Pemerintah Pusat di Aceh harus menyelesaikan polemik bendera Aceh. Gubernur harus mengamankan kebijakan Pemerintah Pusat di Aceh.

Soal rencana DPRD Aceh membahas Raqan KKR bagaimana?

Akan kita kaji dulu. Itu belum diajukan (Raqan KKR). Nanti (kalau diajukan-red) akan kita kaji dulu.

Kalau soal Qanun Wali Nanggroe bagaimana kejelasannya di tingkat Pusat?

Itu panjang ceritanya. Tunggu saja ending ceritanya ya. (Mendagri tertawa)

Foto: Mendagri.@ Republika