Home News Warga Aceh Selatan Keberatan Tanahnya Dibangun Sekolah

Warga Aceh Selatan Keberatan Tanahnya Dibangun Sekolah

76
0

TAPAKTUAN – Sejumlah warga merasa keberatan keberadaan gedung SMPN-4 Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, karena pihak Dinas Pendidikan setempat membangun sekolah tersebut di tanah mereka, tanpa memberitahukan sebelumnya.

“Dari keseluruhan lahan lokasi pembangunan SMPN-4 Meukek tersebut, sekitar setengah hektare adalah milik saya dan lima warga lainnya. Tanpa sepengetahuan kami tiba-tiba di atas tanah tersebut telah mulai dilakukan pekerjaan pembangunan gedung sekolah,” kata Marnis Manan, seorang pemilik tanah kepada wartawan di Tapaktuan, Rabu.

Padahal, kata dia, dirinya dan lima warga lainnya tidak pernah menyerahkan tanah tersebut baik kepada Dinas Pendiidkan maupun kepada aparat Desa Blang Kuala.

Ke-6 warga pemilik tanah itu, selain Marnis Manan penduduk Desa Air Dingin, juga milik M Daod penduduk Desa Alue Baro, Husaini, Nurziah dan Mahdi, penduduk Desa Blang Kuala dan Mariani penduduk Desa Rotteungoh, Kecamatan Meukek.

Marnis mengatakan, meskipun tanah tersebut berstatus harta warisan (pusaka), namun sebagian di antaranya sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Cabang Tapaktuan.

“Melihat fakta di lapangan secara tiba-tiba di atas tanah kami tersebut sudah dibangun gedung sekolah, kami sangat terkejut,” katanya.

Dikatakan, dirinya tidak mau tanahnya itu diserobot begitu saja oleh pemerintah melalui oknum perangkat Desa Blang Kuala untuk dibangun gedung sekolah, sebab hal ini merupakan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian.

“Kami merasa keberatan dan tidak mengizinkan tanah tersebut diambil tanpa dimusyawarahkan terlebih dulu,” ujar Marnis Manan.

Karena itu, pihaknya meminta kepada kontraktor pelaksana pekerjaan proyek tersebut agar segera menghentikan pembangunan SMPN 4 Meukek tersebut, untuk menghindari terjadinya konflik di lapangan serta hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya.

Saat ditanya, bagaimana jika tanah yang sedang dibangun sekolah itu nantinya akan dibayar ganti rugi,  Marnis mengatakan jika langkah itu yang akan ditempuh, maka pihaknya akan mempertimbangkannya, apakah akan menolak atau menerima.

“Jika langkah itu yang akan ditempuh oleh pemerintah, maka kami akan menggelar musyawarah dulu dengan melibatkan semua pemilik tanah, agar tidak menimbulkan prasangka buruk kepada semua pihak. Pokoknya kami tidak rela tanah tersebut diambil begitu saja oleh siapapun sebelum dimusyawarahkan terlebih dulu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Blang Kuala, Teuku Nasrul yang ditanyai terkait persoalan ini menegaskan, pihaknya menyangkal tudingan dari beberapa warga yang menyebutkan lahan tempat lokasi pembangunan SMPN 4 Meukek tersebut milik mereka.

Sebab, menurutnya, lokasi pembangunan SMPN 4 Meukek itu merupakan bekas lapangan bola kaki milik salah seorang warga setempat bernama Amir Mahmud.

Tanah itu, kata T Nasrul, dibebaskan oleh Pemkab Aceh Selatan semasa dipimpin oleh Bupati Sukardi Is, sekitar puluhan tahun silam.

“Sehingga, setahu kami tanah itu sudah milik umum (milik pemerintah) dan tidak pernah terdengar ada pihak lain yang mengaku pemilik tanah itu. Jika memang ada pemiliknya, kenapa ketika dilakukan pengukuran lahan oleh aparatur desa tidak ada yang protes atau minimal memberitahukan bahwa tanah itu milik mereka, kenapa setelah pekerjaan pembangunan sudah dimulai baru timbul aksi protes,” tegas T Nasrul.

Ia menjelaskan, saat penyediaan tanah untuk lokasi pembangunan sekolah baru itu, turut disertai pembubuhan tandatangan seluruh aparatur Desa Blang Kuala, baik perangkat adat maupun perangkat hukum.

“Kami atas nama aparatur desa berprinsip bahwa program pembangunan yang sedang dilakukan oleh Pemkab Aceh Selatan sejauh memberi manfaat untuk masyarakat luas dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetap kami dukung. Apalagi untuk pembangunan gedung sekolah demi untuk mencerdaskan masa depan generasi muda di desa ini,” ujar T Nasrul.

Karena itu, sambung Narsul, pihaknya mengajak seluruh pihak yang merasa keberatan terhadap pembangunan SMPN 4 Meukek tersebut untuk duduk musyawarah dengan melibatkan seluruh masyarakat.

“Kami akan undang seluruh masyarakat dalam musyawarah itu nanti untuk membuktikan siapa sebenarnya pemilik yang sah tanah itu, apakah mayoritas suara masyarakat akan mengatakan bahwa tanah itu milik umum (pemerintah) atau justru benar milik mereka, jika benar milik mereka silahkan tunjukkan bukti-bukti yang akurat kepada kami,” demikian T Nasrul. | sumber: antara