Home Headline Teungku Bulqaini: Peu Han Susulan, Pemerintah Kloe Prit!

Teungku Bulqaini: Peu Han Susulan, Pemerintah Kloe Prit!

89
0

BANDA ACEH- Alasan terjadinya parade susulan yang dibuat oleh ulama yang tergabung dalam HUDA, MUNA, dan FPI pada 1 Oktober 2015 mendatang karena pemerintah belum mengerjakan dan menjalankan apa yang diharapkan oleh para ulama.

Hai peu han susulan, karena pemerintah hana geupubut lom peu yang kaleuh kamoe lake, pemerintah hana geudeungoe, pemerintah kloe prit. Nyankeuh kali nyoe yang na Pemerintah Aceh yang hana deungoe haba ulama,” kata koordinator aksi, Teungku Bulqaini Tanjungan saat dihubungi portalsatu.com, Selasa sore, 29 September 2015.

Pemerintah waktu masa sebelum Zikir, kata Bulqaini, setidaknya mendengar apa yang dikatakan ulama, namun sekarang ini sudah berdasarkan pada UUPA. “Lebeh-lebeh gubernur, Zaini Abdullah yang hantem menjalankan fatwa ulama MPU,” katanya.

Bulqaini melanjutkan, dari kedua belas poin yang diajukan saat parade sebelumnya, hal yang sangat penting adalah poin ke enam karena akan terjadi kedepan perpecahan ummat dengan kehadiran salafi, wahabi, dan syiah serta mereka mengkafirkan tata cara ibadat orang-orang Aceh.

Peu-peu ka bid’ah bak awaknyan dan aqidah awaknyan bertentangan dengan aqidah ureung Aceh. Awak salafi wahabi dipeugah dan dii’tikeud Allah diateuh ‘arasy. Sedangkan Ahlussunnah Waljamaah yang na di Aceh geui’tikeud Allah bersifet Wujud tetapi Allah hana memerlukan kepada tempat,” ujarnya.

Masalah salafi nyoe kon masalah furu’ tetapi nyoe adalah masalah usul, masalah pokok aqidah, maka kamoe membangunkan nyoe supaya peu yang kaleuh terjadi lage di Suriyah dan Yaman bek terjadi di Aceh,” kata Bulqaini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ahlussunnah Waljamaah meminta Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat untuk merealisasikan ke-12 butir berikut:

  1. Meminta agar pemerintah Aceh mengatur sejumlah peraturan di Aceh berdasarkan mazhab imam syafi’ie dan Ahli Sunnah Waljamaah.
  2. Menyerahkan posisi imam besar, dan imam rawatib serta segala yang menyangkut dengan ibadah dan pengajian di Masjid Baiturrahman Banda Aceh kepada ulama Aceh yang bermazhab Syafi’ie.
  3. Meminta kepada pemerintah Aceh agar pengelolaan Masjid Raya Baiturraman dibawah kontrol wali nanggroe Aceh.
  4. Meminta kepada pemerintah Aceh menyerahkan muzakarah ulama mengenai tata cara ibadah di masjid raya kepada Majelis Permusyawaratan Aceh dan menolak dilaksanakan oleh pihak lain.
  5. Meminta kepada pemerintahan Aceh untuk mencabut izin operasional dan tidak mengizinkan pendirian sekolah dan lembaga Islam lainnya di Aceh yang bertentangan dengan mazhab Syafi’ie dan bertentangan dengan aqidah Ahli Sunnah Waljamaah (asy’ariyah dan mathudiniah)
  6. Mendesak pemerintah Aceh untuk memberhentikan aktivitas salafi wahabi, syiah, komunis, dan aliran-aliran sesat lainnya di seluruh Aceh.
  7. Meminta pemerintah Aceh agar setiap kegiatan keagamaan wajib mendapatkan rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
  8. Meminta kepada pemerintahan Aceh agar tidak menempatkan kepala SKPA dan ketua badan dijajaran pemerintah Aceh yang tidak paham Ahli Sunnah Waljamaah.
  9. Meminta kepada pemerinatahan pusat untuk mempercepat realisasi tuntunan butir-butir MOU Helsinki dan UUPA.
  10. Mendesak pemerintahan Aceh dan pemerintahan pusat untuk menjalankan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang lembaga wali nanggroe.
  11. Menolak intersensi pemerintahan Aceh terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh serta wajib menjalankan setiap fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Aceh.
  12. Meminta kepada pemerintah Aceh untuk menjalankan Qanun Jinayat dan Qanut acara Jinayat secepatnya.
  13. Apabila tuntutan ini tidak diindahkan atau dilaksanakan maka kami masyarakat pencinta Ahli Sunnah Waljamaah akan datang kembali dengan jumlah massa yang lebih besar. [] (mal)