Home News Terpiadi: Pertamina Masih Berutang pada Masyarakat Pase

Terpiadi: Pertamina Masih Berutang pada Masyarakat Pase

78
0

perusahaan kontraktor minyak dan gas atau migas PT Ratu Prabu Energi Tbk. Foto Dok Ratu Prabu Energi

LHOKSUKON – Pembebasan tanah untuk proyek LNG oleh Pertamina di wilayah Pase (Kabupaten Aceh Utara) pada tahun 1974, ternyata hingga kini masih ada “utang” yang belum dilunasi kepada masyarakat setempat.

Hal ini dikatakan Terpiadi, penduduk Aron,  salah satu warga yang merasa sebagai “korban” pembebasan tanah untuk proyek tersebut, kepada portalsatu.com, Kamis 1 Oktober 2015.

Kata dia, pembebasan tanah yang digunakan untuk cluster-cluster Mobil Oil Indonesia, ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 39/1974 pada 9 Februari 1974. Cluster tersebut terletak dalam wilayah Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Tanah Luas dan Kecamatan Matangkuli pada saat belum terjadi pemekaran kecamatan.

Kepada perusahaan negara, katanya, Pertamina oleh Gubernur Aceh ketika itu A. Muzakkir Walad diperintahkan untuk menyiapkan pemukiman baru bagi penduduk yang tanahnya kena pembebasan untuk lokasi proyek.

Kemudian pemerintah memilih dua lokasi untuk pemukiman baru atau resettlement, yaitu Mbang, Kecamatan Syamtalira B dan Matangraya, Kecamatan Matangkuli.

“Kepada para pemilik tanah yang terkena proyek disediakan tanah sawah secukupnya. Hal ini untuk memberikan ketenangan dan keyakinan bahwa penduduk yang dipindahkan itu tidak akan kehilangan mata pencahariannya sehari-hari,” katanya.

Kepada Pertamina, ujar dia lagi, gubernur mewajibkan untuk membuat prasarana dan sarana untuk kegiatan resettlement ini, jalan, irigasi, sekolah, masjid, Puskesmas dan lainnya. Selain itu menyediakan tempat hunian sementara bagi penduduk sampai rampungnya pembangunan rumah.

“Saat itu, gubernur menginstruksikan dan menetapkan bahwa penduduk tidak boleh dipindahkan sebelum perkampungan baru atau penampungan baru belum selesai dikerjakan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata apa yang diperintahkan oleh Gubernur Aceh ketika itu diabaikan oleh perusahaan negara,” kata Terpiadi.

Sehingga, katanya, Pertamina masih berutang yang harus dibayar kepada masyarakat Pase. Masyarakat yang merasa terzalimi dengan kehadiran proyek LNG tersebut ketika itu tidak bisa berbuat banyak karena tidak berani melawan.

“Jangankan melawan, memprotes saja tidak berani, siapa yang berani melawan rezim Orde baru, mendengar nama Laksusda saja rakyat sudah sangat ketakutan. Masyarakat Pase mengharapkan Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah turun tangan untuk memerintahkan Pertamina membayar utang kepada masyarakat.  Sebelum utang kepada masyarakat dilunasi Pertamina jangan pernah menguasai Blok B dan NSO,” kata Terpiadi. [] (mal)