Terkait Qanun Jinayat, Rais ‘Am RTA: Jangan Samakan Konteks (Hukum) Aceh dengan Indonesia

BANDA ACEH – Rais ‘Am atau Ketua Umum Rabithah Taliban Aceh (RTA), Imran Abubakar, SHi, MSy, memberikan dukungan atas upaya Pemerintah Aceh untuk memberlakukan Qanun Jinayat Aceh. Pasalnya dia menilai qanun tersebut merupakan implementasi syariat Islam di Aceh yang sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia.

“Selama ini Aceh telah dapat menekan angka kejahatan dalam beberapa bidang dengan qanun-qanun Aceh. Misalnya seperti di bidang aqidah dengan Qanun Aqidah yang mengontrol aliran sesat,” ujar Imran melalui sambungan telepon kepada portalsatu.com, Jumat, 2 Oktober 2015.

Selain itu, kata dia, Qanun Aceh juga mampu menertibkan kehidupan sosial kemasyarakatan seperti khalwat. Menurut Imran, larangan khalwat Aceh bahkan menjadi daerah yang memiliki semangat kontrol penyakit sosial dan berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

“Aceh adalah laboratorium hukum Islam di Indonesia. Dinamika hukum Islam yang paling cepat terjadi di Indonesia adalah Aceh. Maka kita beri applaus untuk masyarakat Aceh dan Pemerintah Aceh,” katanya.

Dia menilai kekhawatiran Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) terhadap Qanun Jinayah lantaran ketakutan adanya ketidakpastian hukum. Padahal dalam qanun ini, kata dia, sudah ada hukum acara dan uji materi.

“Jadi jangan samakan konteks (hukum) Aceh dengan konteks (hukum) Indonesia. Bahkan yang perlu diketahui di dalam Qanun Jinayat Aceh malah mengatur hukuman kejahatan yang korbannya anak-anak lebih berat dibandingkan hukuman kepada kejahatan terhadap orang dewasa. Intinya, Qanun Jinayah ini melindungi orang yang lemah,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, organisasi masyarakat sipil siapkan upaya hukum judicial review terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono beberapa hal menjadi pertentangan antara Qanun Jinayat dan kerangka hukum nasional Indonesia, termasuk konstitusi dan beberapa ketentuan Internasional yang sudah positif berlaku di Indonesia yakni: Pertama, mengenai perumusan norma pidananya, yang berpotensi menyasar kelompok rentan yakni: perempuan, anak dan LGBT.

“Seharusnya kehadiran Qanun Aceh 6/2014 adalah untuk upaya mengisi kekosongan ketentuan pada KUHP namun dengan tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya, akan tetapi Qanun telah menghadirkan aturan baru yang berbenturan dengan KUHP,” kata Supriyadi. (Baca: Elemen Sipil Gugat Qanun Jinayat Aceh ke MA).[]