Terkait Dugaan Jual Beli Perbup, Komisi D DPRK Aceh Timur Bakal Panggil Kepala BPMPKS

IDI RAYEUK – Ketua Komisi D DPRK Aceh Timur Bidang Kesejateraan Rakyat, Hermansyah, mengatakan akan memanggil Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BPMPKS) Aceh Timur, Alfiandi. Hal ini terkait dengan dugaan praktek jual beli peraturan bupati tentang petunjuk teknis proses pencairan tahap II Alokasi Dana Gampong (ADG) kepada setiap geuchik yang ada di Aceh Timur.

“Sejauh ini untuk pihak kita di Komisi D belum ada laporan terkait adanya isu jual beli Perbup. Namun masalah ini, kita akan menyurati Kepala BPMPKS untuk mengklarifikasi permasalahan itu,” ujar Hermansyah saat diwawancarai portalsatu.com di ruang kerjanya, Kamis, 8 Oktober 2015.

Menurutnya jika praktek jual beli Perbup itu terbukti, secara aturan pihak Komisi D yang juga sebagai instansi mitra kerja dengan BPMPKS tidak melegalkan adanya kasus tersebut.

“Jika ada permasalahan seperti ini kita tidak terima dan kita harapkan kasus yang seperti ini untuk segera dihilangkan. Jangan ada lagi oknum-oknum BPMPKS mengutip uang dari geuchik, jalankan saja sesuai aturan dan mekanismenya yang baik,” katanya.

Ketua komisi D juga beharap untuk ADG yang sudah direalisasikan kepada seluruh desa agar bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya.

Bek gara-gara na peng ADG be-ok, sithon 15 droe lop ureung lam penjara (jangan gara-gara ada uang ADG sedikit, setahun 15 orang masuk penjara). Tetapi cobalah pihak instansi terkait bekerja secara profesional,” ujar politisi Partai Aceh itu.

“Kita berharap kepada seluruh anggota DPRK Aceh Timur untuk bekerja sama dalam mengawasi realisasi Alokasi Dana Gampong (ADG) agar tertata dengan prosedur yang baik,” katanya.[](bna)

Leave a Reply