Soal Qanun Jinayat, Ketua ALIF: Pusat Harus Berlapang Dada

BANDA ACEH – Ketua Aceh Lamuri Foundation (ALIF), Mawardi Usman Abubakar sangat mendukung dengan kehadiran qanun Islam di Aceh. Termasuk di antaranya adalah Qanun Jinayat yang bakal digugat ke Mahkamah Agung oleh salah satu lembaga sipil di Jakarta.

“Qanun-qanun Islam adalah salah satu peninggalan negeri (Kerajaan Aceh Darussalam) di masa lalu. Hukum Islam adalah rahmatan lil alamin, dimana semua peraturannya itu akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat,” ujar Mawardi kepada portalsatu.com melalui blackberry messenger, Jumat, 2 Oktober 2015, malam.

Dia menilai produk hukum yang dipergunakan oleh Indonesia saat ini merupakan warisan Belanda. Menurutnya produk hukum tersebut akhirnya hanya bisa menyelesaikan perkara dunia saja.

“Itupun jika bisa, tetapi banyak hal yang tak menjadi solusi. Misalnya pencuri jika ketahuan mencuri maka akan dikurung. Inilah yang sebenarnya pelanggaran HAM paling besar. Tetapi dalam Islam itu akan diselesaikan dengan adil. Misalnya potong tangan dan sebagainya,” ujarnya lagi.

Dia mengatakan hukuman seperti itu akan mendatangkan efek jera bagi si pelaku. Menurutnya penerapan qanun Islam juga sesuai dengan kondisi Aceh saat ini yang sedang menerapkan syariat.

“Jadi pihak pusat, baik pemerintah maupun sipil, harus berlapang dada terhadap keputusan di daerah karena kami lebih tahu bagaimana mengurus daerah. Apalagi Aceh merupakan modal bagi Indonesia tercinta ini,” ujarnya.

“Kami masyarakat Aceh merasa tidak keberatan dengan pemberlakuan Qanun Jinayah ini, kenapa orang lain di luar Aceh yang ribut?”

Dia kembali menekankan tentang makna kehadiran Islam ke dunia adalah untuk menyelamatkan kaum anak-anak dan perempuan dari perilaku jahiliah. “Jadi tidak perlu khawatir berlebihan,” kata pria yang juga aktif di Lembaga Peusaboh Budaya dan Adat Aceh (Peusaba) ini.[]