Soal Dana Desa, Ini Kata Beberapa Geuchik di Banda Aceh

BANDA ACEH – Beberapa desa di Banda Aceh telah menerima Alokasi Dana Gampong atau dana desa dalam jumlah yang berbeda. Pencairan dana tersebut dikabarkan diterima oleh sejumlah perangkat gampong tanpa ada hambatan dari pihak-pihak tertentu.

“Alokasi dana desa yang kami terima sebanyak Rp 273 juta dan sampai sekarang memang tidak ada oknum meminta dana tersebut dari luar jalur resmi,” ujar Hasanuddin, Geuchik Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh kepada portalsatu.com, Jumat, 9 September 2015.

Dana desa tersebut nantinya akan dipergunakan untuk berbagai kemaslahatan gampong.

“Hasil rapat memutuskan untuk memakai dana tersebut untuk saluran pembuangan,” kata Sekretaris Gampong Peurada, Ayu.

Hal senada juga disampaikan oleh Geuchik Gampong Punge Blang Cut, Armaya Surya. Dia mengatakan pihaknya telah menerima dana desa tanpa ada kendala. Meskipun begitu, jumlah dana yang diterima oleh Gampong Punge Blang Cut berbeda dengan Peurada.

“Dana yang diterima sebesar Rp 191 juta dan sampai sekarang masih aman,” kata Armaya saat dihubungi oleh portalsatu.com melalui seluler.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyalurkan dana desa secara simbolis untuk 10 gampong di daerah tersebut pada Kamis, 1 Oktober 2015. Adapun ke 10 gampong yang menerima dana desa secara simbolis tersebut adalah Lamjabat, Lhong Cut, Punge Blang Cut, Ilie, Alue Deyah Teungoh, Jeulingke, Gampong Pande, Peunayong, Panteriek dan Seutui.

Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal sangat mengapresiasi dan menghargai pencapaian 10 gampong yang telah secara pro-aktif menyelesaikan seluruh proses yang dibutuhkan untuk pencairan dana gampong.

“Diharapkan 80 gampong lainnya akan termotivasi dan dapat segera menyusul sehingga perencanaan dan pembangunan gampong dapat segera terlaksana dengan baik,” katanya lagi. (Baca: Pemko Banda Aceh: 10 Desa Terima Dana Gampong Hari Ini)

Di beberapa tempat, di luar Kota Banda Aceh, penyaluran dana desa disebut-sebut menuai masalah. Salah satunya adalah adanya dugaan praktik jual beli peraturan bupati tentang petunjuk teknis progres pencairan Alokasi Dana Gampong seperti di Aceh Timur.

Menurut salah satu sumber portalsatu.com, Perbup juknis pencairan ADG ini dijual kepada para geuchik di Aceh Timur dengan harga bervariasi, mulai Rp 50 ribu hingga Rp 500 ribu per rangkapnya. Sementara itu, jumlah geuchik di Aceh Timur mencapai 513 orang berdasarkan data keseluruhan gampong.

“Untuk mendapatkan perbup itu setiap geuchik menyerahkan uang langsung kepada Kepala BPMPKS di ruang kerjanya,” ujar sumber portalsatu.com tersebut. (Baca selengkapnya: Kepala BPMKS Aceh Timur Diduga Jual Perbup Juknis Pencairan ADG).[](bna)