Sekjen Ormas Al Kahar: Penentang Qanun Jinayah Berarti…

BANDA ACEH – Sekjen Ormas Al Kahar, Muhajir, menilai keberadaan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat akan menjadi bukti sistem hukum dan demokrasi Indonesia yang semakin baik. Pasalnya Qanun Jinayat merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 Agustus 2006 lalu.

“Qanun Jinayat merupakan implementasi dari UU RI No 6 Tahun 2011, tentang Pemerintah Aceh. Dimana pada pasal 125 poin 3 mengamanatkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh diatur dengan Qanun Aceh,” ujar Muhajir menyikapi kabar bakal digugatnya Qanun Jinayat ke Mahkamah Agung oleh beberapa lembaga yang berada di luar Aceh, Jumat, 2 Oktober 2015. (Baca: Elemen Sipil Gugat Qanun Jinayat Aceh ke MA)

Muhajir menilai keberadaan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai dengan kontitusi nasional Repulik Indonesia.

“Inilah bukti bahwa sistem hukum dan demokrasi di Indonesia berjalan baik. Dimana kearifan lokal dan aspirasi masyarakat diberikan ruang yang sebesar-besarnya oleh negara,” ujar Muhajir.

Menurutnya Qanun Jinayat Aceh yang disahkan oleh DPRA (DPRD Aceh) pada 2014 lalu mengatur tentang khamar (minuman keras), maisir (perjudian), zina, pelecehan seksual dan persoalan kemashlatan masyarakat lainnya. Aturan tersebut dinilai sebagai produk hukum yang berasaskan keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia dan pembelajaran kepada masyarakat.

“Mengatur masyarakat saling menghargai, menghormati dan melindungi hak masing-masing adalah hal inti dari qanun tersebut. Seperti yang diatur pada pasal 48 disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau beberapa hukuman lain. Inilah produk hukum yang bagus, dimana para perempuan dan anak-anak mendapat perlindungan. Pelaku kejahatan pun diberikan hukuman yang berefek jera. Hal ini dipastikan bisa membendung terjadinya tindak kejahatan kepada perempuan dan anak-anak,” ujarnya.

Atas dasar itu, Ormas Al Kahar meminta kepada masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakat yang berada di luar Aceh agar menerima keberadaan Qanun Jinayat Aceh.

“Kami pertegas sekali lagi, Qanun Jinayat Aceh adalah amanat Undang-undang negara RI. Barang siapa menentangnya maka orang itu menentang amanah negara, patut dipertanyakan pemahamannya tentang wawasan nusantara dan keberagaman budaya bangsa yang majemuk ini,” kata Muhajir.[](bna)