Penyaluran Dana Desa di Banda Aceh Masih Tersendat

BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai tidak mengindahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Pernyataan ini disampaikan oleh Muksalmina, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh dalam siaran persnya merespon belum tersalurnya dana desa di Kota Banda Aceh, Rabu, 30 September 2015.

Muksalmina menyebutkan dalam SKB ini pencairan Dana Desa 2015 sebenarnya cukup dengan menyampaikan peraturan desa (reusam gampong) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

“Semestinya dana desa tahap pertama (40%) saja sudah harus disalurkan pada April 2015,” ujar Muksalmina.

Namun, kata dia, untuk Kota Banda Aceh penyaluran dana desa butuh banyak syarat tambahan lainnya, di samping berubah-ubahnya format dan standar syarat penyaluran dana desa.

Ia mendapat laporan dari geuchik-geuchik di Banda Aceh terkait pengurusan penyaluran dana desa yang terkesan berbelit-belit dan dipersulit. Akibatnya, aparatur gampong mulai jenuh dengan kondisi ini.

“Pemerintah Kota Banda Aceh seharusnya memperkuat koordinasi antar instansi terkait mengenai penyaluran dana desa,” kata mantan Geuchik Alue Papeun, Kecamatan Tanoh Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara ini.

Dia mengatakan seharusnya Pemerintah Kota Banda Aceh membentuk tim percepatan penyaluran dana desa yang beranggotakan BPM, Bappeda dan DPKAD yang dikoordinasi oleh Sekdakot. Sehingga jika ada kekurangan administrasi dalam pengajuan penyaluran dana desa langsung dapat disupervisi di tempat.

Ia juga menyayangkan atas penghargaan APDESI Award yang pernah diterima oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal pada Rakernas II APDESI tahun 2014 di Yogyakarta. Setelah menerima penghargaan, kini Kota Banda Aceh menjadi merosot perhatiannya terhadap gampong yang merupakan salah satu indikator anugerah tersebut.

“Lebih baik dikembalikan saja penghargaan itu,” katanya.

Dia mengatakan Kota Banda Aceh juga berpotensi kehilangan dana desa sebesar Rp 5 miliar pada 2016. Pasalnya dana desa untuk Kota Banda Aceh akan dipotong pada anggaran 2016 jika tidak segera dicairkan.

Hal lain yang bakal dihadapi oleh Pemkot Banda Aceh yaitu akan ada penundaan penyaluran dana alokasi umum/atau dana bagi hasil tahun 2016. “Ditambah lagi dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri yang akan memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten/kota yang tidak segera menyalurkan dana desa tersebut,” ujarnya.[]