Home News Pemerintah Aceh Diminta Perhatikan Kemiskinan

Pemerintah Aceh Diminta Perhatikan Kemiskinan

48
0

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh diminta fokus pada upaya pengentasan kemiskinan di Aceh. Tingkat kesejahteraan rakyat yang masih rendah dinilai sebagai pemicu munculnya gejolak sosial dan radikalisme seperti terjadi beberapa waktu terakhir.

Hal ini disampaikan koordinator badan pekerja Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Indra P Keumala, Minggu 30 Agustus 2015.

Dia berpendapat, pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan satu-satunya pilihan yang harus ditempuh pemerintah Aceh guna meminimalisir potensi radikalisme.

“Sebenarnya sebahagian besar dinas ikut menggarap sektor pemberdayaan ekonomi. Tapi masalahnya tidak ada yang benar-benar fokus dan terkesan asal-asalan,” ujarnya.

Berdasarkan riset terhadap dokumen anggaran pemerintah Aceh, Indra mengungkap indikasi adanya program yang dilaksanakan berulang-ulang. Menurutnya, hal itu terjadi akibat orientasi program hanya didasarkan pada kepentingan menghabiskan anggaran saja.

Dia mencontohkan program penangkaran benih, land clearing dan pengadaan bibit tanaman pada dinas pertanian dan dinas perkebunan propinsi Aceh.

“Puluhan miliar selalu dianggarkan untuk membiayai program yang katanya memberdayakan petani. Tapi bagaimana hasilnya, apa memang ada petani yang disejahterakan dengan program itu?” katanya.

Indra mendesak gubernur dan tim anggaran pemerintah Aceh merumuskan ulang seluruh kebijakan program yang selama ini dinilai minim manfaat. “Semua kegiatan yang memboroskan anggaran dan cuma jadi ajang objekan oknum tertentu maka harus dipangkas. Termasuk melakukan evaluasi terhadap besaran satuan harga yang ditetapkan pemerintah Aceh dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Aceh pernah menyandang sebagai propinsi terkorup kedua di Indonesia. Berdasarkan penelitian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pada tahun 2013, Aceh tercatat memiliki 398 kasus dugaan korupsi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp308,333 miliar. “Sejarah yang sangat memalukan untuk propinsi bersyariat Islam seperti Aceh. Seharusnya gubernur belajar banyak,” kata Indra.

Terkait belanja operasional pegawai semisal tunjangan prestasi kerja (TPK) dan perjalanan dinas pegawai, Indra mengatakan perlu dilakukan revisi dan perbaikan sistim agar persoalan yang sama di tahun-tahun sebelumnya dapat diperbaiki.

“Tidak ada ukuran jelas yang digunakan dalam pembayaran TPK, semua dipukul rata meski banyak dinas yang kinerjanya tidak jelas. Begitupun perjalanan dinas, banyak yang cuma jadi ajang rekreasi para pejabat,” ujar dia. [] (mal)