Home News Panglima Laot Minta Pengguna Kapal Trawl Tidak Beroperasi Lagi

Panglima Laot Minta Pengguna Kapal Trawl Tidak Beroperasi Lagi

69
0

LHOKSEUMAWE- Sebanyak sembilan panglima laot yang ada di Kabupaten Aceh Utara mengaku telah resah dengan  ulah kapal pukat harimau atau trawl yang dipakai oleh oknum nelayan di perairan Aceh Utara. Akibatnya, panglima laot menggelar rapat guna membahas sanksi terhadap kapal tersebut, Jumat, 11 September 2015 pagitadi.

Rapat yang difasilitasi panglima laot kabupaten tersebut digelar di sebuah warung kopi yang ada di Kota Lhokseumawe.

“Rapat ini membahas masalah illegal fishing yang sedang marak di Aceh Utara. Akibat ulah kapal pukat harimau, nelayan kecil tidak bisa lagi mencari ikan, sebab kapal trawl itu mencari ikan sampai 4 mil ke bawah,” ujar Panglima Laot Aceh Utara, Ismail Insya BA, kepada portalsatu.com usai rapat.

Bukan hanya persoalan ikan saja, kata Ismail, namun berbagai macam alat tangkap milik nelayan kecil juga rusak akibat kapal trawl.

Terkait hal ini, pihaknya mengaku telah menyampaikan kepada Pemkab Aceh Utara pada Agustus lalu. Kesimpulan waktu itu akan dibuat rapat dengan menghadirkan pihak Lanal, dan Polair, tapi belum terlaksana.

Dengan demikian, seluruh panglima laot yang hadir setelah rapat menyimpulkan, setiap kapal trawl melintasi di bawah 4 mil di perairan Aceh Utara akan diberikan sanksi.

“Kalau kedapatan mereka di bawah 4 mil, pertama kami ingatkan dulu sampai tiga kali. Bila tak diindahkan, maka kami tangkap. Kapal kami sita, dan hasil tangkapan diserahkan kepada lembaga nelayan,” ujarnya.

Untuk mengawasi kapal trawl tersebut, pihaknya akan membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmawas) di lintang timur dan lintang barat.

Menurut Ismail, jumlah kapal trawl di perairan Aceh Utara diperkiraan oleh nelayan mencapai puluhan. Waktu operasinya pagi hari, siang hari dan malam hari.

Sementara panglima laot hadir dalam rapat itu, dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye plus kabupaten. Mereka juga meminta Pemkab Aceh Utara untuk merespon keluhan para nelayan terkait kapal trawl tersebut. [] (mal)