MaTA: Setahun Kinerja DPR Aceh ‘Tidak Becus’

BANDA ACEH – DPR Aceh (DPRA) masa jabatan 2014-2019 dilantik atau dikukuhkan pada 30 September 2014. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai setahun kinerja DPRA ‘tidak becus’.

“Tidak becus, karena jauh dari harapan rakyat Aceh yang telah memilih mereka menjadi wakil rakyat. Dan jauh dari janji-janji yang disampaikan partai politik saat masa kampanye. Konkritnya, hasil kinerja DPRA selama setahun tidak sebanding dengan anggaran melimpah yang mereka nikmati, termasuk fasilitas mewah,” ujar Koordinator MaTA, Alfian menjawab portalsatu.com lewat telpon seluler, Kamis, 1 Oktober 2015.

Alfian mencontohkan, dari sisi fungsi legislasi, DPRA hanya mampu menyelesaikan satu dari 13 rancangan qanun (Raqan) yang masuk program legislasi (Prolega) Aceh. Ironisnya lagi, kata Alfian, fungsi pengawasan DPRA terkesan tidak berjalan.

“Tidak berjalan karena DPRA tidak pernah mengeluarkan report hasil pengawasan mereka. Kalau Pansus (Panitia Khusus terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2014) itu kegiatan formalitas. Dan melalui Pansus itu berpeluang terjadinya politik anggaran dengan eksekutif yang menguntungkan ke dua pihak,” kata Alfian.

Menurut Alfian, DPRA hanya sekadar melaporkan temuan hasil Pansus dalam rapat paripurna. “Setelah diparipurnakan selesai, hasil Pansus tidak pernah di-follow up baik secara administrasi maupun ke ranah hukum,” ujarnya.

Itu sebabnya, Alfian menilai DPRA saat ini tidak jauh beda dengan parlemen Aceh periode sebelumnya. Pasalnya, tidak ada yang fundamental dari hasil kinerja DPRA untuk kepentingan rakyat Aceh.

“Mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak mendesak terhadap kondisi Aceh hari ini. Kesannya mereka malah sangat menikmati beberapa kali studi banding dan kunjungan kerja baik ke luar negeri maupun luar Aceh, sehingga lupa dengan tanggung jawabnya sebagai anggota DPRA. Ini sangat memprihatinkan,” kata Alfian.[]

Foto Alfian, Koordinator MaTA.