Home News MaTA: Lembaga Antikorupsi Dibangun untuk ‘Dimatikan’

MaTA: Lembaga Antikorupsi Dibangun untuk ‘Dimatikan’

102
0
Koordinator MaTA, Alfian. Foto: Dok

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menolak pasal-pasal dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, menurut MaTA, revisi UU KPK sebagai upaya “mematikan” KPK secara perlahan.

Itu sebabnya, MaTA mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menolak revisi UU KPK itu. “MaTA menilai revisi UU KPK akan mematikan lembaga antikorupsi tersebut. Dalam sejarah negara ini, lembaga antikorupsi tidak dapat tumbuh dan kuat, karena selalu dimatikan,” ujar Koordinator MaTA, Alfian melalui siaran pers diterima portalsatu.com, Rabu, 7 Oktober 2015.

“Kalau pelakunya (korupsi) penyelenggara negara atau politisi, selalu menghajar balik ke KPK. Nggak ada kasus buat kasus, yang penting KPK bisa dilumpuhkan, dan  ini menjadi catatan sejarah buruk bagi bangsa ini di tengah kondisi bangsa terpuruk,” kata Alfian.

MaTA menilai DPR saat ini tengah “menabuh genderang perang” terhadap pemberantasan korupsi. MaTA mencatat sejumlah poin dari draf tersebut yang menjurus pada pelemahan KPK.

Di antaranya, pasal 5 yang mengatur pembatasan usia KPK yang hanya 12 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan. “Sepertinya DPR salah menafsirkan KPK sebagai lembaga adhoc, di samping tak mempertimbangkan putusan MK yang menyatakan KPK sebagai lembaga yang constitutionally important,” ujar Alfian.

MaTA menyatakan draf revisi itu juga menunjukkan bahwa KPK tidak memiliki wewenang penuntutan dan pengawasan. Pembatasan tersebut akan mengamputasi kewenangan penindakan KPK. Apalagi dalam draf itu disebutkan bahwa KPK berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) seperti Polri dan kejaksaan. Padahal, dalam UU KPK saat ini, KPK tidak memiliki kewenangan tersebut.

“Penyadapan juga harus izin pengadilan. Ini akan menyulitkan OTT (operasi tangkap tangan) KPK, karena harus berurusan dengan birokrasi di pengadilan,” kata Alfian.

Alfian menyebut dalam salah satu pasal draf revisi UU itu disebutkan bahwa kasus yang ditangani KPK harus yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp50 miliar. Kata dia, hal ini akan mempersempit ruang KPK dalam fungsi penindakan korupsi.

Selain itu, kata Alfian, KPK juga tidak dapat merekrut pegawai, termasuk penyidik secara mandiri. Dalam pasal tersebut, KPK diharuskan merekrut pegawai dari Polri, kejaksaan, dan BPKP.

“Negara ini dibangun bukan untuk maju dan menyejahterakan rakyatnya, tapi hanya untuk ‘kebebasan’ para politisi dan kekuasaan,” ujar Alfian.

MaTA menilai pelemahan KPK sudah didesain sejak lama, baik dengan pola kriminalisasi maupun secara regulasi yaitu merevisi KUHAP dan UU KPK.

“Rakyat Indonesia penting mencatat terhadap partai yang mencoba melumpuhkan KPK saai ini. Dan partai-partai tersebut sekarang juga sedang menyusun draf UU untuk pengampunan terhadap koruptor. Ini suatu peristiwa dimana ‘koruptor comeback’. Karena itu, MaTA mengajak seluruh rakyat menyelamatkan kewenangan KPK,” kata Alfian.[] (idg)

Foto: Alfian, Koordinator MaTA