Home News Komisi VI DPR Aceh Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Temuan BPK

Komisi VI DPR Aceh Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Temuan BPK

41
0

BANDA ACEH – Komisi VI DPR Aceh bidang Kesehatan dan Kesejahteran memberikan sejumlah pendapat, usulan dan saran terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA tahun 2014

Pandangan tersebut dibacakan oleh anggota Komisi VI Darwati A Gani, dalam Sidang Paripurna Masa Persidangan II Tahun 2015 yang digelar kemarin, Selasa, 11 Agustus 2015.

Secara umum Komisi VI DPR Aceh menyarankan agar Pemerintah Aceh perlu menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2014.

Pemerintah juga disarankan pentingnya mengimplementasikan Good Governance secara komprehensif, khususnya dalam bidang perencanaan yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.

Secara spesifik ada beberapa usulan khusus terkait bidang kesehatan, bidang sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk serta Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

Di bidang kesehatan, pemerintah diusulkan adanya perimbangan anggaran dan fokus kerja antara promotif-preventif dengan rehabilitatif-kuratif untuk meningkatkan index pembangunan kesehatan masyarakat.

“Selain itu juga perlu didorong agar terwujudnya qanun promosi dan prevensi kesehatan serta pembentukan Majelis Kesehatan Aceh.”

Bercermin pada program JKA terdahulu, pemerintah disarankan perlunya perhatian penyederhanaan sistem jaminan kesehatan. Baik secara registrasi peserta, udating data, akses complain ke BPJS dan regulasi pelayanan di rumah sakit itu sendiri. Selain itu, perlu juga memperhatikan sosio-culture masyarakat serta aspek halal secara syar’i.

“Perlunya peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM dokter spesialis dengan program beasiswa, peningkatan kebutuhan fasilitas pelayanan operasi rumah sakit RSUZA serta peningkatan beberapa kelas rumah sakit regional.”

Pihaknya juga menyarankan agar pembangunan lanjutan ruang operasi RSUZA yang terbengkalai karena ditinggal kontraktor dan bermasalah dengan hukum perlu disegerakan. Hal ini mempertimbangkan antrean operasi di RSUZA yang begitu panjang.

Sidang Paripurna Masa Persidangan II Tahun 2015 dimulai sejak Senin, 10 Agustus 2015 hingga hari ini, Rabu, 12 Agustus 2015. Sidang paripurna ini beragendakan pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2014.[] (ihn)