Home News Komisi II Minta Pemerintah Aceh Benahi Masalah Hutan

Komisi II Minta Pemerintah Aceh Benahi Masalah Hutan

71
0

BANDA ACEH – Komisi II DPR Aceh menilai banyak hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah Aceh untuk masa mendatang. Apalagi jika melihat kondisi riil di lapangan melalui pansus dan laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang tidak sesuai dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Aceh.

Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPR Aceh, Teungku Akhyar dalam sidang penyampaian pendapat, usul dan saran Komisi DPR Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun 2014, seperti rilis yang dikirim Media Center DPR Aceh di Banda Aceh, Rabu, 12 Agustus 2015.

“Banyak hal yang harus mendapat pembenahan, penyempurnaan dan tindaklanjut penyelesaiannya,” kata Akhyar.

Salah satu permasalahan yang harus dibenahi tersebut adalah terkait kehutanan dan lingkungan hidup di Aceh. Menurutnya hutan Aceh hingga kini belum dikelola secara optimal untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bahkan akibat tata kelola yang keliru dan pengawasan yang lemah telah berakibat buruk terhadap perekonomian masyarakat.

“Kekeringan di saat kemarau serta banjir dahsyat di saat musim penghujan, menjadi momok serta berkontribusi besar menambah penderitaan rakyat yang memperpanjang daftar deretan penduduk miskin di negeri ini. Banjir besar yang meluluhlantakkan lahan pertanian dan areal pemukiman penduduk merupakan musibah tahunan yang belum teratasi, lahan pertanian puso akibat kekurangan air pada musim kemarau seakan menjadi berita usang yang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk mengatasinya. Semua itu terjadi selain oleh faktor alam, penyebab terbesarnya karena law investment serta miss management tatakelola terhadap hutan dan lingkungan,” kata Akhyar.

Komisi II juga menerima laporan dari masyarakat yang bermukim di kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Leuser terkait pemusnahan ratusan hektar lahan perkebunan masyarakat oleh pemangku kepentingan di Balai Taman Nasional Gunung Leuser. Menurutnya pemusnahan lahan perkebunan yang menjadi sumber penopang kehidupan warga setempat telah menimbulkan keresahan yang bisa memicu kerawananan sosial.

“Komisi II telah mencoba memediasi pihak Balai Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dengan para petani di kawasan kaki Gunung Leuser melalui berbagai pertemuan, dengan hasil sebuah rekomendasi dari Pimpinan DPRA agar Pemerintah Aceh membentuk Tim Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan antara para petani dan pihak Balai Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Namun sampai saat ini rekomendasi tersebut belum ada tindaklanjutnya,” katanya.

Dia mengatakan dari tinjauan Komisi II ke lapangan, pihaknya menemukan persoalan yang mendasar. Di antaranya adalah tidak jelasnya tapal batas Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) serta lemahnya pengawasan dari pihak Balai Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang hingga saat ini masih berkantor di Medan, Sumatera Utara.

Di sisi lain, kata Akhyar, adanya indikasi pembiaran oleh aparat TNGL yang terbukti pada awal-awal masyarakat melakukan penanaman tidak ada upaya pencegahan. Namun setelah bertahun tahun petani bercocok tanam di kawasan tersebut, tiba-tiba dikejutkan dengan tindakan operasi aparat Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang membantai ratusan hektar tanaman mereka.

Selain itu, konflik lahan perkebunan dan pemangku kepentingan juga terjadi di Trumon dan Rawa Singkil serta di berbagai tempat lain di dalam wilayah Aceh. Penyelesaian konflik ini sangat diharapkan kehadiran pemerintah dalam upaya penyelesainnya secara komprehensif.

Akhyar mengatakan Komisi II menyarankan agar Pemerintah Aceh melakukan penambahan alokasi porsi APBA untuk sektor kehutanan dan lingkungan hidup untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu, Pemerintah Aceh juga diminta mencegah dan melakukan tindakan sedini mungkin terhadap upaya perambahan hutan.

Pemerintah Aceh juga diminta menegakkan hukum (law invesment) tanpa pandang bulu terhadap kejahatan lingkungan dan perambahan hutan. Komisi II juga meminta pihak terkait untuk memanfaatkan teknologi canggih (quick bird) untuk mendeteksi dini terhadap adanya perambahan hutan dan kerusakan lingkungan.

“Sosialisasi dan edukasi optimal kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan serta tapal batas kawasan TNGL dan Hutan Terlarang, dan memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada individu atau kelompok yang konsisten terhadap pelestarian alam dan lingkungan hidup,” katanya.[](bna)